Menu Tutup

Apakah Tenaga Honorer Akan Dihapuskan 2023?

Tenaga honorer adalah pekerja yang bekerja di instansi pemerintahan dengan status non-ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tenaga honorer sering dianggap sebagai solusi untuk mengisi kekurangan pegawai pemerintah, terutama di daerah-daerah terpencil atau sektor-sektor tertentu yang membutuhkan tenaga profesional.

Namun, keberadaan tenaga honorer juga menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status, rendahnya gaji, tidak adanya perlindungan hukum, dan tidak adanya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan tenaga honorer pada 28 November 2023¹.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa status pegawai pemerintah hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN dengan melakukan rekrutmen berbasis kompetensi dan merit.

Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer yang akan dihapuskan pada 2023? Apakah mereka akan diberhentikan begitu saja atau ada opsi lain yang disediakan oleh pemerintah?

Opsi-opsi Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, pemerintah tidak akan melakukan pemberhentian massal terhadap tenaga honorer. Sebaliknya, pemerintah akan mencari jalan tengah yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak².

Anas mengatakan bahwa ada beberapa opsi penyelesaian masalah tenaga honorer yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR, DPD, asosiasi pemerintah daerah, BKN, dan perwakilan tenaga non-ASN. Berikut beberapa opsi yang muncul:

– Mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. Opsi ini memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Namun, untuk menjadi PPPK, tenaga honorer harus mengikuti seleksi yang ketat dan kompetitif sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah.

– Menyalurkan tenaga honorer ke sektor swasta atau BUMN/BUMD. Opsi ini bertujuan untuk memberikan alternatif lapangan kerja bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK atau tidak ingin menjadi PPPK. Pemerintah akan bekerja sama dengan sektor swasta atau BUMN/BUMD untuk menampung tenaga honorer yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

– Menjadikan tenaga honorer sebagai tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau outsourcing. Opsi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dasar atau sementara di instansi pemerintah, seperti cleaning service, security, dan lain-lain. Tenaga alih daya ini akan dibebankan pada biaya umum, bukan biaya gaji (payroll), sehingga tidak membebani anggaran negara.

Dampak Penghapusan Tenaga Honorer

Penghapusan tenaga honorer pada 2023 tentu akan berdampak pada berbagai aspek, baik bagi pemerintah, tenaga honorer, maupun masyarakat. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

– Dampak positif bagi pemerintah. Penghapusan tenaga honorer diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ASN, mengurangi beban anggaran negara, dan mendorong reformasi birokrasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki citra dan kredibilitasnya di mata publik dengan menunjukkan komitmen untuk memberantas praktik-praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi dalam rekrutmen ASN.

– Dampak negatif bagi tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer dapat menimbulkan ketidakpastian, kecemasan, dan ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun di instansi pemerintah tanpa mendapatkan hak yang layak. Selain itu, tenaga honorer juga harus bersaing dengan jutaan pelamar lainnya untuk mendapatkan pekerjaan baru, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

– Dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Penghapusan tenaga honorer dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN yang melayani kepentingan publik. Namun, di sisi lain, penghapusan tenaga honorer juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dengan adanya potensi terjadinya kekosongan pegawai di beberapa sektor atau daerah yang membutuhkan tenaga honorer.

Kesimpulan

Tenaga honorer adalah pekerja yang bekerja di instansi pemerintah dengan status non-ASN dan tidak memiliki jaminan kesejahteraan seperti PNS atau PPPK. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan tenaga honorer pada 28 November 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN.

Namun, penghapusan tenaga honorer juga menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status, rendahnya gaji, tidak adanya perlindungan hukum, dan tidak adanya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Oleh karena itu, pemerintah sedang mencari jalan tengah yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Beberapa opsi penyelesaian masalah tenaga honorer yang sedang digodok oleh pemerintah adalah mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, menyalurkan tenaga honorer ke sektor swasta atau BUMN/BUMD, atau menjadikan tenaga honorer sebagai tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau outsourcing.

Penghapusan tenaga honorer pada 2023 tentu akan berdampak pada berbagai aspek, baik bagi pemerintah, tenaga honorer, maupun masyarakat. Dampak positifnya adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ASN, pengurangan beban anggaran negara, dan dorongan reformasi birokrasi. Dampak negatifnya adalah adanya ketidakpastian, kecemasan, dan ketidakadilan bagi tenaga honorer, serta potensi terjadinya kekosongan pegawai di beberapa sektor atau daerah yang membutuhkan tenaga honorer.

Sumber:
(1) Sah, Tenaga Honorer Resmi Dihapus 28 November 2023. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4976812/sah-tenaga-honorer-resmi-dihapus-28-november-2023.
(2) Honorer akan Dihapuskan Mulai 28 November 2023, Bagaimana Honorer Bawaslu?. https://www.msn.com/id-id/berita/other/honorer-akan-dihapuskan-mulai-28-november-2023-bagaimana-honorer-bawaslu/ar-AA1cEBNG.
(3) Bocoran Honorer Diangkat Jadi PPPK Sebelum Dihapus, Simak Penjelasan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. https://sultra.tribunnews.com/2023/06/20/bocoran-honorer-diangkat-jadi-pppk-sebelum-dihapus-simak-penjelasanmenpan-rb-abdullah-azwar-anas.
(4) Berikut Dua Opsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk Tenaga Honorer yang Segera Dihapuskan. https://manado.tribunnews.com/2023/06/21/berikut-dua-opsi-pemerintah-provinsi-gorontalo-untuk-tenaga-honorer-yang-segera-dihapuskan.
(5) Tenaga Honorer PNS Dihapuskan 2023, Ini Penjelasan MenPANRB – Tirto.ID. https://tirto.id/tenaga-honorer-pns-dihapuskan-2023-ini-penjelasan-menpanrb-gn4i.
(6) Batalkan Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Pemerintah Beberkan Opsi Lain …. https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/03/190000965/batalkan-penghapusan-tenaga-honorer-2023-pemerintah-beberkan-opsi-lain-apa.

Baca Juga: