Menu Tutup

APBN : Pengertian, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanismenya

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).1

APBN memiliki beberapa fungsi, antara lain:

  • Fungsi otorisasi: memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Fungsi perencanaan: menyusun prioritas pembangunan nasional dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.
  • Fungsi pengawasan: memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
  • Fungsi alokasi: mendistribusikan pendapatan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
  • Fungsi distribusi: menyeimbangkan kesejahteraan antara wilayah, kelompok, dan generasi melalui transfer ke daerah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.
  • Fungsi stabilisasi: mengatur perekonomian agar tetap tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan inklusif.

Struktur APBN

Struktur APBN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

  • Pendapatan negara: jumlah uang yang diperoleh negara dari berbagai sumber, seperti pajak, bea cukai, sumber daya alam, hibah, dan lain-lain.
  • Belanja negara: jumlah uang yang dikeluarkan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti belanja kementerian/lembaga, belanja pegawai, belanja bunga utang, belanja modal, dan lain-lain.
  • Pembiayaan anggaran: selisih antara pendapatan dan belanja negara yang harus ditutup dengan cara mengambil utang atau menjual aset.

Struktur APBN dapat ditampilkan dalam suatu format yang disebut ikhtisar anggaran pendapatan dan belanja negara (IAPBN). Dalam beberapa hal, isi dari IAPBN sering disebut postur APBN. Berikut adalah postur APBN tahun 2020:

KomponenJumlah (triliun rupiah)
Pendapatan Negara2.233,2
– Penerimaan Perpajakan1.760
– Penerimaan Negara Bukan Pajak473,2
Belanja Negara2.540,4
– Belanja Pemerintah Pusat1.683,5
– Transfer ke Daerah dan Dana Desa856,9
Defisit Anggaran-307,2
Pembiayaan Anggaran307,2

Sumber: web.kemenkeu.go.id/apbn2020

Dasar Hukum APBN

Dasar hukum tertinggi yang mengatur tentang APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam bab VIII UUD 1945 amendemen IV pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dengan demikian, pengaturan mengenai keuangan negara, termasuk APBN, harus didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh DPR. Selain UUD 1945, undang-undang lain yang berkaitan dengan APBN antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mekanisme Penyusunan APBN

Penyusunan APBN melibatkan berbagai pihak, baik di pemerintah maupun di DPR. Secara umum, mekanisme penyusunan APBN dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

  1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh pemerintah. Tahap ini meliputi perumusan asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, postur anggaran, serta rincian pendapatan dan belanja negara. Pemerintah juga melakukan konsultasi dengan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tahap ini.
  2. Pembahasan RAPBN oleh DPR dan pemerintah. Tahap ini meliputi penyampaian nota keuangan dan RAPBN oleh presiden kepada DPR, pembentukan panitia anggaran (banggar) dan panitia khusus (pansus), rapat kerja antara komisi-komisi DPR dengan kementerian/lembaga terkait, serta rapat paripurna untuk menetapkan RAPBN menjadi undang-undang.
  3. Pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Tahap ini meliputi penandatanganan undang-undang APBN oleh presiden, penetapan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai turunan dari undang-undang APBN, serta pelaksanaan anggaran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pertanggungjawaban APBN oleh pemerintah. Tahap ini meliputi penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) oleh kementerian keuangan, pemeriksaan LKPP oleh BPK, penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK kepada DPR dan pemerintah, serta pembahasan LHP BPK oleh DPR dan pemerintah untuk menetapkan pertanggungjawaban APBN menjadi undang-undang.

Sumber:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia.
(2) APBN 2020 – web.kemenkeu.go.id. http://web.kemenkeu.go.id/apbn2020.
(3) Pengertian APBN: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya. https://www.gramedia.com/literasi/apbn/.

Baca Juga: