Ketentuan mengenai jam kerja dan beban tugas guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan praktisi pendidikan dan masyarakat. Beban kerja guru tidak dapat disamakan secara kaku dengan jam hadir kantor aparatur sipil biasa, mengingat profesi pendidik memadukan jam pembelajaran tatap muka di ruang kelas dengan tugas perencanaan kurikulum, penilaian asesmen, bimbingan siswa, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan di luar kelas.
Payung Regulasi: Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024
Tata kelola beban kerja guru aparatur sipil negara diatur secara berjenjang melalui hierarki perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Menggariskan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017: Mengubah ketentuan beban kerja guru menjadi setara 37,5 jam kerja efektif per minggu, dengan kewajiban melaksanakan pembelajaran tatap muka sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka (JTM) dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023: Mengatur hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam 30 menit dalam 5 hari kerja (Senin–Jumat) di luar jam istirahat.
- Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah: Merupakan regulasi operasional mutakhir (menyempurnakan Permendikbud No. 15 Tahun 2018) yang memperjelas ekuivalensi tugas tambahan guru agar memenuhi syarat penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).
Distribusi 37, Jam Kerja Efektif per Pekan
Alokasi 37,5 jam kerja guru dihitung dalam satuan jam kerja 60 menit per minggu, yang didistribusikan ke dalam 5 tugas pokok tridharma sekolah:
| Komponen Tugas Pokok | Rincian Aktivitas Operasional | Bentuk Bukti Kinerja Fisik |
|---|---|---|
| 1. Perencanaan Pembelajaran | Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar Kurikulum Merdeka, RPP, dan media edukasi digital. | Dokumen Modul Ajar dan perangkat ajar yang divalidasi kepala sekolah. |
| 2. Pelaksanaan Pembelajaran | Mengajar tatap muka di kelas, laboratorium, atau bengkel kerja (minimal 24 JTM – maksimal 40 JTM). | Jurnal mengajar harian, daftar hadir siswa, dan rekaman evaluasi kelas. |
| 3. Penilaian Hasil Belajar | Menyusun instrumen asesmen formatif dan sumatif, mengoreksi lembar ujian, dan menganalisis capaian belajar. | Buku nilai, analisis butir soal, dan laporan capaian rapor pendidikan. |
| 4. Bimbingan & Konseling | Membimbing siswa dalam remedial, pengayaan, ekstrakurikuler, dan layanan konsultasi bakat minat siswa. | Program remedial/pengayaan dan daftar hadir pembinaan ekstrakurikuler. |
| 5. Tugas Tambahan Terakui | Menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah (ekuivalen 12 JTM), Kepala Perpustakaan/Lab (12 JTM), Wali Kelas (2 JTM), Koordinator P5 (2 JTM). | Surat Keputusan (SK) Tugas Tambahan resmi dari Kepala Sekolah/Dinas. |
Ekuivalensi dan Syarat Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Bagi guru PNS yang telah memegang Sertifikat Pendidik (Serdik), pemenuhan minimal 24 jam tatap muka linier per minggu menjadi syarat mutlak terbitnya SKTP sebagai dasar pencairan Tunjangan Profesi Guru (satu kali gaji pokok per bulan). Apabila jumlah jam mengajar pada mata pelajaran induk di sekolah asal tidak mencapai 24 JTM akibat keterbatasan rombongan belajar, guru dapat memenuhi kekurangannya melalui tugas tambahan yang diakui atau mengajar di sekolah lain yang telah disetujui dinas pendidikan setempat melalui sinkronisasi Dapodik.
