Latar Belakang: Hegemoni Kolonial dan Kebangkitan Pedagang Pribumi
Awal abad ke-20 menandai fase transformasi fundamental dalam lintasan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Politik Etis yang diperkenalkan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1901 tidak serta-merta melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat bumiputra. Dalam sektor ekonomi, pedagang pribumi menghadapi tekanan ganda: monopoli kapitalisme korporasi perkebunan Belanda serta dominasi jaringan niaga perantara etnis Timur Asing yang mendapatkan perlakuan hukum dan konsesi istimewa dari birokrasi kolonial.
Keresahan sosial-ekonomi ini dirasakan secara akut oleh para saudagar batik di Surakarta (Solo). Sebagai respon atas diskriminasi harga bahan baku (mori dan malam) serta tekanan persaingan dagang, Haji Samanhudi—seorang saudagar batik terpandang dari Kampung Laweyan—mengambil inisiatif mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905. SDI dirancang sebagai serikat tolong-menolong berbasis solidaritas keislaman untuk memperkuat daya tawar pedagang lokal di hadapan kartel-kartel modal asing.
Transformasi Menjadi Sarekat Islam (1912) di Bawah H.O.S. Tjokroaminoto
Guna memperluas jangkauan perjuangan yang tidak hanya terbatas pada komunitas pedagang batik, SDI mengalami metamorfosis organisasi yang revolusioner. Pada tahun 1912, Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto merumuskan anggaran dasar baru dan secara resmi mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam (SI) di Surabaya.
Di bawah kepemimpinan karismatik Tjokroaminoto yang dikenal sebagai De Ongekroonde van Java (Raja Jawa Tanpa Mahkota), Sarekat Islam bertransformasi menjadi organisasi pergerakan massa modern pertama di Hindia Belanda. Asas perjuangan SI berakar pada prinsip keterbukaan bagi seluruh lapisan rakyat bumiputra muslim, dengan program-program kerja strategis yang mencakup:
- Penguatan Ekonomi Kerakyatan: Membangun koperasi-koperasi perdagangan pribumi, menyediakan bantuan permodalan mikro, serta melepaskan para petani dan perajin dari jeratan lintah darat (pelepas uang).
- Pendidikan dan Dakwah Berkemajuan: Mendirikan madrasah dan sekolah modern, meningkatkan taraf literasi masyarakat, serta membersihkan pemahaman keagamaan dari takhayul yang melemahkan etos kerja.
- Advokasi Sosial dan Keadilan Hukum: Menentang praktik kerja paksa, membela hak-hak buruh pabrik gula dan kereta api, serta menuntut kesetaraan perlakuan hukum antara warga pribumi dan warga Eropa di pengadilan kolonial.
- Aspirasi Politik Kedaulatan Rakyat: Secara bertahap menuntut representasi politik bumiputra di Volksraad (Dewan Rakyat) hingga mencanangkan cita-cita pemerintahan mandiri (*zelfbestuur*).
Masa Kejayaan dan Dinamika Faksionalisme Politik
Dalam kurun waktu 1914 hingga 1919, keanggotaan Sarekat Islam meledak hingga diperkirakan mencapai lebih dari dua juta orang, menjadikannya kekuatan politik terbesar yang paling disegani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun, pesatnya pertumbuhan keanggotaan ini diiringi oleh masuknya anasir ideologi revolusioner Marxisme yang disusupkan oleh tokoh-tokoh Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) seperti Henk Sneevliet.
Kondisi tersebut memicu polarisasi internal yang mendalam di dalam tubuh Sarekat Islam:
- Faksi SI Putih: Dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muis, yang berpegang teguh pada garis perjuangan berlandaskan pan-Islamisme, moralitas keagamaan, dan nasionalisme kerakyatan.
- Faksi SI Merah: Berpusat di cabang Semarang di bawah pimpinan Semaun dan Darsono, yang mengadopsi prinsip Marxisme-Leninisme revolusioner dan kelak bermetamorfosis menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Puncak ketegangan faksional ini diselesaikan dalam Kongres SI di Madiun (1921) dan Madiun/Yogyakarta (1923), di mana Haji Agus Salim berhasil memberlakukan kebijakan Disiplin Partai. Kebijakan ini melarang anggota SI merangkap keanggotaan di organisasi partai lain. Tokoh-tokoh SI Merah dikeluarkan, dan organisasi pusat menegaskan kembali jati dirinya sebagai Partai Sarekat Islam (PSI) yang kelak menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Rujukan Historiografi Primer dan Warisan Perjuangan
Kajian mendalam mengenai Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam berlandaskan pada karya-karya babon historiografi terpercaya, di antaranya:
- Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (1993), yang mengkaji pergeseran kepemimpinan feodal menuju kepemimpinan modern dalam pergerakan massa SI.
- Prof. Dr. Deliar Noer: Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942 (1980), yang mengurai secara tuntas dinamika pemikiran Islam reformis, perselisihan ideologi SI Merah-Putih, serta dialektika keagamaan para tokoh pendiri bangsa.
- Takashi Shiraishi: Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926 (1997), yang mendokumentasikan gairah pergerakan akar rumput pada masa kejayaan Sarekat Islam di Surakarta dan Semarang.
Kesimpulan
Sarekat Dagang Islam membuktikan bahwa kesadaran ekonomi dan ikatan spiritual Islam merupakan katalisator paling awal yang menyatukan rakyat nusantara melawan kolonialisme. Dari Laweyan Surakarta hingga panggung nasional, SDI dan SI meletakkan fondasi demokrasi kerakyatan, persatuan buruh tani, dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
