Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini berlangsung dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet nasional, karena terdiri dari 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja penting, seperti penyelenggaraan pemilihan umum pertama, penyelesaian masalah Irian Barat, dan penanggulangan pemberontakan DI/TII. Namun, kabinet ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya.
Latar Belakang
Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Juli 1955. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengumumkan tiga nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat. Namun, ketiga calon ini sepakat untuk menunjuk Hatta sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. Hatta sendiri menolak tawaran tersebut, karena masih menjabat sebagai wakil presiden. Hatta kemudian memilih Burhanuddin Harahap, anggota Partai Masyumi, sebagai formatur kabinet.
Burhanuddin Harahap awalnya menolak permintaan Hatta, karena merasa tidak memiliki pengalaman dan dukungan politik yang cukup. Namun, setelah mendapat dukungan dari beberapa partai besar, seperti PNI, NU, dan PSI, ia akhirnya bersedia membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap berhasil menyusun kabinet yang terdiri dari 20 orang menteri dari 13 partai politik. Kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955.
Susunan
Berikut ini adalah susunan kabinet Burhanuddin Harahap:
- Perdana Menteri: Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
- Wakil Perdana Menteri I: R. Djanu Ismadi (PNI)
- Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto (NU)
- Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung (Partai Nasional Indonesia Sosialis)
- Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo (PNI)
- Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap (Masyumi)
- Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata (PSI)
- Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Masyumi)
- Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo (Masyumi)
- Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo (NU)
- Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan (NU)
- Menteri Perhubungan: H. Laoh (Masyumi)
- Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin (Partai Muslimin Indonesia)
- Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso (PNI)
- Menteri Tenaga Listrik dan Gas: R.M.A.A. Wiranatakusumah (Partai Katolik)
- Menteri Perindustrian: A.M. Tambunan (Parkindo)
- Menteri Perdagangan: A.A. Maramis (Partai Nasional Indonesia Sosialis)
- Menteri Sosial: R.P. Soeroso (PSI)
- Menteri Kesehatan: Dr. Leimena (Parkindo)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Drs. Moh. Yamin (Partai Nasional Indonesia)
Program Kerja
Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki beberapa program kerja utama, antara lain:
- Menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada 29 September 1955. Pemilu ini diikuti oleh 28 partai politik dan 2 organisasi perjuangan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang mendapatkan mayoritas suara. Partai Masyumi mendapat suara terbanyak untuk DPR, sedangkan PNI mendapat suara terbanyak untuk Konstituante.
- Menyelesaikan masalah Irian Barat, yang masih dikuasai oleh Belanda. Kabinet ini mengirim delegasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperjuangkan hak Indonesia atas wilayah tersebut. Kabinet ini juga mengadakan konferensi dengan Belanda di Jenewa pada November 1955, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.
- Menanggulangi pemberontakan DI/TII, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kabinet ini mengambil langkah-langkah militer dan politik untuk menumpas gerakan separatis ini. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah darurat militer.
- Melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial, seperti memperbaiki sistem perpajakan, mengembangkan industri nasional, meningkatkan produksi pertanian, dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi rakyat.
Kejatuhan
Kabinet Burhanuddin Harahap menghadapi berbagai tantangan dan kritik selama masa jabatannya. Beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan kabinet ini adalah:
- Adanya perselisihan antara partai-partai koalisi, terutama antara Masyumi dan PNI, yang memiliki pandangan berbeda tentang masalah ideologi, politik luar negeri, dan hubungan dengan Presiden Soekarno.
- Adanya tuntutan dari beberapa daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Tuntutan ini didukung oleh sebagian anggota DPR dari partai-partai oposisi, seperti PRRI dan Permesta.
- Adanya usulan dari Presiden Soekarno untuk membentuk Dewan Nasional, yang akan menjadi lembaga tertinggi negara yang berwenang mengambil keputusan politik penting. Usulan ini ditolak oleh sebagian besar partai politik, termasuk Masyumi dan PNI, yang menganggapnya sebagai upaya untuk melemahkan parlemen dan kabinet.
- Adanya gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Gerakan ini menyelenggarakan aksi demonstrasi besar-besaran pada Januari 1956, yang dikenal sebagai Aksi 17 Januari. Gerakan ini juga mendesak agar kabinet segera diganti dengan kabinet baru yang lebih bersih dan efektif.
Akibat dari berbagai faktor tersebut, kabinet Burhanuddin Harahap kehilangan dukungan dari parlemen dan rakyat. Pada 3 Maret 1956, kabinet ini mengundurkan diri secara kolektif. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru.
Sumber:
(1) Sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap: Program Kerja & Kejatuhannya. https://tirto.id/sejarah-kabinet-burhanuddin-harahap-program-kerja-kejatuhannya-gqoq.
(2) Kabinet Burhanuddin Harahap: Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan. https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/14/164534879/kabinet-burhanuddin-harahap-latar-belakang-susunan-dan-kebijakan.
(3) KABINET BURHANUDDIN HARAHAP TAHUN 1955-1956. https://core.ac.uk/download/pdf/230698247.pdf.
(4) Kabinet Burhanuddin Harahap – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia …. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Burhanuddin_Harahap.