Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Pancasila adalah lima sila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran para founding fathers yang ingin menciptakan sebuah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti kebhinekaan, gotong royong, musyawarah, dan toleransi.

Namun, bagaimana sebenarnya penerapan Pancasila dari masa ke masa? Apa saja keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pancasila? Artikel ini akan membahas hal-hal tersebut dengan mengambil contoh dari beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Penerapan Pancasila di Masa Kemerdekaan Awal

Masa kemerdekaan awal adalah masa dimana Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Di masa ini, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Pancasila juga menjadi pedoman dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Beberapa contoh penerapan Pancasila di masa ini adalah sebagai berikut:

• Di bidang politik, pemerintah mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh berbagai partai politik yang mewakili berbagai aliran dan golongan. Pemilihan umum ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 untuk mengatur tentang hak-hak atas tanah. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Di bidang sosial, pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Masalah Kesejahteraan Rakyat (Bakom-PKB) pada tahun 1957 untuk menangani masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Bakom-PKB juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Bakom-PKB menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
• Di bidang budaya, pemerintah mengadakan Konferensi Meja Bundar Kebudayaan pada tahun 1954 untuk membahas tentang pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Konferensi ini dihadiri oleh para tokoh budaya dari berbagai daerah dan latar belakang. Konferensi ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa.
• Di bidang pertahanan keamanan, pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1945 sebagai alat pertahanan negara. TNI juga melaksanakan perjuangan fisik melawan penjajah Belanda dan Jepang hingga pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. TNI juga melibatkan rakyat dalam perjuangan tersebut melalui sistem perlawanan rakyat semesta (Sishankamrata). TNI menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Keberhasilan penerapan Pancasila di masa ini adalah bahwa Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya dari ancaman luar maupun dalam negeri. Indonesia juga berhasil menciptakan sebuah negara yang demokratis, pluralis, dan inklusif.

Tantangan penerapan Pancasila di masa ini adalah bahwa Indonesia menghadapi berbagai masalah, seperti pemberontakan, konflik politik, krisis ekonomi, dan disintegrasi nasional. Indonesia juga menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi asing, seperti komunisme, kapitalisme, dan liberalisme.

Penerapan Pancasila di Masa Orde Lama dan Orde Baru

Masa Orde Lama adalah masa dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Masa Orde Baru adalah masa dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Di masa ini, Pancasila mengalami perubahan dan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan situasi pemerintah.

Beberapa contoh penerapan Pancasila di masa ini adalah sebagai berikut:

• Di bidang politik, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Pemerintah Orde Lama juga menerapkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sebagai dasar penyatuan bangsa. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Pemerintah Orde Baru juga menerapkan konsep Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai alat pertahanan negara dan sosial politik. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa mereka menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda.
• Di bidang ekonomi, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang-Undang Pokok Ekonomi Nasional pada tahun 1960 yang menetapkan bahwa ekonomi nasional harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sosialis. Pemerintah Orde Lama juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Paket Oktober 1966 yang menetapkan bahwa ekonomi nasional harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas. Pemerintah Orde Baru juga melakukan pembangunan ekonomi dengan bantuan dari negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa mereka menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda.
• Di bidang sosial, pemerintah Orde Lama mengadakan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara (GNPBA) pada tahun 1961 untuk meningkatkan tingkat melek huruf rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Lama juga mengadakan Gerakan Nasional Sarana Kesehatan Rakyat (GNSKR) pada tahun 1964 untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengadakan Program Keluarga Berencana Nasional (KB) pada tahun 1970 untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga mengadakan Program Wajib Belajar 9 Tahun (WBBM) pada tahun 1984 untuk meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa mereka menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi dengan cara yang berbeda.