Dasar Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif   

Menjelang diterimanya undang-undang kesejahteraan anak, yaitu undangundang nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

“………dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha menyayang.”.

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
  2. Anak Angkatmu bukanlah anak kandungmu.
  3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.[1]