Definisi Hukum Tata Negara dan Sumbernya

Definisi Hukum Tata Negara

Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan di antara para ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli yang berpendapat, bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup mereka. Untuk itu penulis hanya memilih definisi-definisi yang sering diambil oleh sarjana dan ilmuwan Hukum Tata Negara di Indonesia sebagai acuan dalam memberikan rumusan hukum tata negara.

Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ahli hukum tata negara terkemuka:

  1. Cornelis van Vollenhoven

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyat dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta susunan dan wewenangnya dari badan-badannya tersebut.

  1. Paul Scholten

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Dengan rumusan seperti itu, Scholten ingin membedakan hukum tata negara dari hukum gereja yang mengatur organisasi lainnya yang sifatnya derivatif. Dengan rumusan ini dapat disimpulkan, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing, akan tetapi tidak dibicarakan lebih lanjut bagaimana nasib hak asasi manusia serta kewarganegaraannya yang sangat penting itu.

Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara terdiri dari sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, melihat dari faktor-faktor yang membentuk hukum misalnya faktor sosiologis, faktor filosofis, dan faktor historis. Di mana, dalam hal ini inti dari segala faktor yang ada di Indonesia adalah Pancasila, maka sumber hukum materil dalam hukum tata negara adalah Pancasila.

Adapun sumber hukum formil dalam hukum tata negara adalah sebagai berikut:[4]

  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  4. Peraturan pemerintah
  5. Keputusan presiden
  6. Peraturan pelaksana lainnya
  7. Convention (konvensi ketatanegaraan)
  8. Traktat.

Referensi:

  • Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
  • Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1980
  • Jazim Hamidi, Dkk., Teori Hukum Tata Negara, Salemba, Jakarta, 2011