Al-‘Ijarah adalah kontrak sewa atau penggunaan suatu barang atau jasa untuk periode waktu tertentu dengan imbalan atau bayaran tertentu. Dalam konteks keuangan syariah, Al-‘Ijarah sering digunakan sebagai alternatif bagi sistem konvensional seperti sewa guna usaha atau leasing. Dalam transaksi Al-‘Ijarah, pihak yang menyewakan disebut sebagai mu’jir (penyewa) dan pihak yang menyewakan disebut sebagai mu’jir (pemilik atau pengguna awal).
Al-‘Ijarah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa tanpa harus membayar sejumlah uang yang besar di awal. Sebagai gantinya, mereka membayar sejumlah uang secara periodik selama periode waktu tertentu yang telah disepakati.
Dalam konteks perbankan syariah, Al-‘Ijarah sering digunakan dalam produk-produk seperti pembiayaan kendaraan, peralatan, dan properti. Pihak bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan kontrak yang telah disepakati, dan nasabah membayar sejumlah uang secara periodik selama periode waktu yang telah ditentukan. Setelah kontrak berakhir, nasabah dapat membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya atau mengembalikannya kepada bank.
Al-‘Ijarah merupakan salah satu kontrak yang sering digunakan dalam keuangan syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).
Dalam prakteknya, kontrak Al-Ijarah biasanya digunakan untuk menyewakan aset fisik seperti properti, kendaraan, atau peralatan. Namun, kontrak ini juga bisa diterapkan pada layanan yang bersifat non-fisik, seperti jasa konsultasi atau manajemen.
Dalam Al-Ijarah, pihak yang menyewakan aset fisik atau jasa disebut sebagai “mu’ajjir”, sedangkan pihak yang menyewa disebut sebagai “musta’jir”. Kontrak Al-Ijarah juga melibatkan beberapa hal penting seperti:
Deskripsi Aset dan Sewa
Kontrak Al-Ijarah harus mencakup deskripsi yang jelas dan rinci mengenai aset atau jasa yang akan disewakan serta syarat-syarat sewanya. Hal ini meliputi jumlah sewa, jangka waktu sewa, dan hak-hak mu’ajjir dan musta’jir terkait aset atau jasa yang disewakan.
Pembayaran Sewa
Sewa pada kontrak Al-Ijarah dapat dibayarkan secara periodik atau keseluruhan di awal sewa. Besaran pembayaran sewa harus ditentukan di awal dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.
Perawatan dan Perbaikan
Pada kontrak Al-Ijarah, pemeliharaan dan perbaikan aset menjadi tanggung jawab mu’ajjir. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian musta’jir, maka musta’jir akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
Pemutusan Kontrak
Kontrak Al-Ijarah dapat diakhiri oleh kedua belah pihak sebelum jangka waktu sewa berakhir. Namun, kontrak harus mencantumkan syarat-syarat pemutusan kontrak tersebut, seperti besarnya denda atau konsekuensi lainnya.
Dalam praktik perbankan syariah, Al-Ijarah digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Misalnya, seorang individu atau perusahaan dapat menyewa properti atau kendaraan dari bank sebagai pengganti pinjaman uang. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai mu’ajjir dan nasabah sebagai musta’jir. Pembayaran sewa pada kontrak Al-Ijarah ini biasanya berbeda dengan bunga pada pinjaman konvensional, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah.