Sejarah gelap Indonesia mencatat peristiwa G30S/PKI sebagai salah satu babak kelam dalam perjalanan politiknya. Terjadi pada 30 September 1965, gerakan ini tidak hanya memunculkan pergeseran kekuasaan dalam negeri tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap politik luar negeri Indonesia. Peristiwa tersebut menandai awal dari dekade Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan merubah landasan kebijakan luar negeri negara tersebut.
Perlu dicatat bahwa pada masa pemerintahan Soekarno sebelum G30S/PKI, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam diplomasi global. Soekarno dikenal sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, sebuah aliansi negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah G30S/PKI, politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan mendasar.
Dampak pertama yang dapat dicatat adalah pergeseran orientasi ideologis dalam diplomasi Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, hubungan Indonesia dengan Blok Barat dan Timur relatif seimbang. Namun, setelah G30S/PKI, hubungan dengan Blok Barat menjadi tegang. Pemerintahan Soeharto lebih mendekatkan diri pada Amerika Serikat dan sekutunya, meninggalkan sikap netral yang selama ini dijunjung tinggi.
Salah satu momen krusial dalam perubahan orientasi ini adalah ketika Indonesia meninggalkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1967. Keputusan ini memperkuat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, yang pada saat itu sangat aktif dalam menentang pengaruh komunisme di seluruh dunia. Pergeseran ini tidak hanya menciptakan isolasi terhadap negara-negara progresif di Asia Tenggara tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam politik luar negeri Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa negara dalam kawasan, yang sebelumnya memiliki kedekatan ideologis dengan Indonesia, menjadi waspada terhadap potensi ekspansi ideologi komunis. Hal ini menciptakan ketegangan di antara negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin regional.
Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa negara dalam kawasan, yang sebelumnya memiliki kedekatan ideologis dengan Indonesia, menjadi waspada terhadap potensi ekspansi ideologi komunis. Hal ini menciptakan ketegangan di antara negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin regional.
Selain itu, G30S/PKI juga memberikan dampak jangka panjang terhadap citra Indonesia di mata komunitas internasional. Citra negara ini sebagai pemimpin gerakan anti-kolonial dan anti-imperialisme yang digagas oleh Soekarno berubah menjadi citra negara yang lebih otoriter di bawah pemerintahan Soeharto. Banyak negara Barat, yang sebelumnya bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadi skeptis terhadap praktik politik dan hak asasi manusia di dalam negeri.
Dengan demikian, G30S/PKI bukan hanya mengubah struktur politik dalam negeri, tetapi juga membentuk ulang wajah politik luar negeri Indonesia. Perubahan ini terus memberikan dampak hingga bertahun-tahun kemudian, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam geopolitik Asia Tenggara dengan paradigma politik yang berbeda.