Menu Tutup

Guru Penggerak: Bukan Hanya untuk PNS, tapi Juga untuk PPPK dan Honorer

Guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang bersifat transformasi, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia sejak tahun 20201.

Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila2.

Untuk menjadi guru penggerak, calon peserta harus mengikuti seleksi dan program pendidikan guru penggerak yang berlangsung selama 9 bulan. Program ini mencakup pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan.

Setelah lulus program ini, guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah3.

Lalu, apakah guru penggerak harus PNS? Jawabannya adalah tidak. Guru penggerak tidak harus PNS, tetapi juga bisa berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau honorer. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa PPPK adalah pegawai ASN yang mempunyai perjanjian kerja tertulis untuk jangka waktu tertentu dengan pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan anggaran4.

PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS dalam hal tunjangan, fasilitas, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk mengembangkan karier. PPPK juga dapat mengikuti seleksi CPNS jika memenuhi syarat. CPNS adalah calon pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian setelah lulus seleksi administrasi dan kompetensi dasar5.

Syarat umum untuk menjadi CPNS adalah WNI, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun saat mendaftar, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian, atau pegawai swasta, tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia5.

Sumber:  (1) Wikipedia Indonesia: Guru Penggerak – Sumber (2) Dapodik.co.id: Penjelasan Guru Penggerak Kemendikbud – Sumber (3) Sekolah Penggerak Kemdikbud: Sekolah Penggerak – Sumber (4) Kompas.com: Perbedaan ASN, PNS, dan PPPK – Sumber (5) detikFinance: Cara Daftar CPNS 2023 – Sumber

Baca Juga: