Menu Tutup

Hak dan Keajiban Guru PPPK

Guru PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah guru yang berada di bawah naungan pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Secara status kepegawaian, guru PPPK tidak termasuk PNS, tetapi termasuk dalam kategori aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban guru PPPK yang perlu diketahui.

Hak Guru PPPK

Adapun hak-hak bagi guru PPPK adalah :

– Gaji dan Tunjangan. Guru PPPK berhak untuk mendapatkan gaji yang layak dan adil, dan pemerintah wajib untuk memberikannya. Gaji diberikan dengan memperhitungan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Gaji PPPK dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, guru PPPK juga dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

– Cuti. Guru PPPK juga berhak atas cuti sehingga saat pegawai tersebut ada keperluan penting dapat memanfaatkan jatah cutinya.

– Perlindungan. Guru PPPK berhak atas perlindungan sosial dan juga hukum, seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan bantuan hukum.

– Pengembangan Kompetensi. Guru PPPK juga berhak atas pengembangan kompetensinya yang direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa diklat, seminar, kursus, dan penataran.

Kewajiban Guru PPPK

Adapun kewajiban bagi guru PPPK adalah :

– Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Guru PPPK harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.

– Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru PPPK harus menaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Guru dan Dosen, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU ASN, PP Gaji dan Tunjangan PPPK, serta peraturan lainnya yang terkait dengan tugas keprofesionalannya sebagai guru.

– Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Guru PPPK harus mengajar dengan baik dan benar sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan. Guru PPPK juga harus melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dan akuntabel. Selain itu, guru PPPK harus meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat.

– Menjaga nama baik diri sendiri, profesi guru, instansi pemerintah, dan negara. Guru PPPK harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Guru PPPK tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, profesi guru, instansi pemerintah, atau negara. Guru PPPK juga harus menjaga etika dan moral dalam berinteraksi dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pihak lainnya.

Baca Juga: