Hukum Material : Pengertian, Asas, Sasaran, Wawasan, dan Pengembangannya

Pengertian Hukum Material

Hukum Materiil  Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Hukum materiil Peradilan Agama selama ini bukan merupakan hukum tertulis dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang N0. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Pengadilan Agama No. B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama diluar Jawa dan Madura.

Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum material dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim peradilan agama dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab ini, yakni: 1) Al-Bajuri, 2) Fatkhul Mu’in, 3) Syaraqawi ‘Alat Tahrir’, 4) Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahali, 5) Fatkhul Wahhab, 6) Tuhfah, 7) Targhib Al-Mustaq, 8) Qawanin Syari’ah Li Sayyid bin Yahya, 9) Qawanin Syari’ah Li Sayyid Shadaqah, 10) Syamsuri li Fara’id, 11) Bughyat Al-Musytarsyidin, 12) Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba’ah dan 13) Mughni Al-Muhtaj.[1]

Asas dan Sasaran Hukum Material

Hukum material berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya dijiwai, digerakkan dan dikendalika oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritural, moral dan etik pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Iman dan taqwa serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya dipamdang dari sudut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) yang menjadi landasan kerangka dasar agama Islam, bersepadanan dengan aqidah dan syari’ah, dua dari tiga komponen agama Islam, aqidah, syari’ah dan akhlak.

Pembangunan jangka panjang kedua, menurut GBHN 1993, diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan. Salah satu di antaranya adalah bidang hukum. Peningkatan dari sector menjadi bidang dalam pembangunan hukum mempunyai makna bahwa dalam waktu dua puluh lima tahun diharapkan akan tercapai yakni terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.[2]