Menu Tutup

Jenis-Jenis Hukuman dalam KUHP Indonesia: Pidana Pokok dan Tambahan

Muallif

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam KUHP, hukuman dibedakan menjadi dua kategori utama: hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman Pokok

Hukuman pokok adalah hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman pokok terdiri dari:

  1. Pidana Mati: Hukuman terberat yang berupa pencabutan nyawa pelaku. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih berlaku, meskipun sering menjadi perdebatan publik. Hukuman ini biasanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat, seperti terorisme atau pembunuhan berencana.
  2. Pidana Penjara: Hukuman yang membatasi kebebasan pelaku dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Durasi hukuman penjara bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga seumur hidup, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.
  3. Pidana Kurungan: Hukuman yang juga membatasi kebebasan pelaku, namun dengan kondisi yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Biasanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang lebih ringan.
  4. Pidana Denda: Hukuman berupa pembayaran sejumlah uang oleh pelaku kepada negara. Jumlah denda ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan biasanya diterapkan untuk tindak pidana ringan atau pelanggaran administratif.
  5. Pidana Tutupan: Hukuman yang berupa pencabutan sementara atau permanen terhadap hak-hak tertentu pelaku, seperti hak untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk menjalankan profesi tertentu.

Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok. Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman tambahan meliputi:

  1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki pelaku, seperti hak untuk menduduki jabatan publik, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, atau hak untuk menjalankan profesi tertentu.
  2. Perampasan Barang-Barang Tertentu: Perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, seperti senjata yang digunakan dalam kejahatan atau hasil dari tindak pidana tersebut.
  3. Pengumuman Putusan Hakim: Pengumuman putusan hakim kepada publik, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberitahukan masyarakat tentang pelanggaran yang telah dilakukan.

Perubahan dalam KUHP Baru

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam KUHP baru, terdapat beberapa perubahan signifikan terkait jenis-jenis hukuman:

  • Pidana Pokok: KUHP baru menambahkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis hukuman pokok. Selain itu, hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok, melainkan menjadi hukuman khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan dengan masa percobaan sepuluh tahun.
  • Pidana Tambahan: KUHP baru menambahkan beberapa jenis hukuman tambahan, seperti pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal ini menunjukkan upaya legislator untuk menyesuaikan hukuman dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Tujuan utama dari pemberian pidana adalah untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, rehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat. Dengan adanya berbagai jenis hukuman, diharapkan pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Kesimpulan

Pemahaman tentang jenis-jenis hukuman menurut KUHP sangat penting bagi masyarakat dan praktisi hukum. Dengan mengetahui berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sistem peradilan pidana di Indonesia dan peranannya dalam menegakkan hukum serta keadilan.

Referensi:

Lainnya