Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan di wilayahnya. Pajak ini diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah, serta digunakan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur daerah.
Secara umum, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori utama:
- Pajak Provinsi: Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.
- Pajak Kabupaten/Kota: Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Berikut adalah rincian jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya:
Pajak Provinsi
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak ini dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di suatu provinsi. Besaran pajak ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan dan tingkat kepemilikan. Semakin mahal dan semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Pajak ini dikenakan setiap tahun dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta perbaikan jalan di tingkat provinsi.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak ini dikenakan saat terjadi pergantian pemilik kendaraan bermotor, baik itu kendaraan baru maupun bekas. BBNKB dipungut ketika kendaraan didaftarkan atas nama pemilik baru. Pajak ini bertujuan untuk mencatat kepemilikan kendaraan secara legal di provinsi terkait.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak ini dikenakan terhadap pembelian bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah provinsi. Biasanya, pajak ini sudah termasuk dalam harga bahan bakar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar. PBBKB dipungut oleh pemerintah provinsi untuk mendanai berbagai program pembangunan, terutama yang berhubungan dengan transportasi dan infrastruktur jalan.
- Pajak Air Permukaan
Pajak ini dikenakan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan air permukaan, seperti perusahaan yang menggunakan air sungai atau danau untuk kegiatan operasionalnya. Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya air dan mendanai upaya konservasi air di wilayahnya.
- Pajak Rokok
Pajak ini dikenakan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai program kesehatan dan pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.
Pajak Kabupaten/Kota
- Pajak Hotel
Pajak ini dikenakan pada layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk biaya penginapan dan fasilitas lainnya. Wisatawan yang menginap di hotel di suatu kota atau kabupaten harus membayar pajak hotel yang sudah termasuk dalam tagihan kamar mereka.
- Pajak Restoran
Pajak ini dikenakan pada makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Saat makan di restoran di suatu kota atau kabupaten, pelanggan membayar pajak restoran yang sudah termasuk dalam total tagihan makanan dan minuman.
- Pajak Hiburan
Pajak ini dikenakan pada berbagai jenis hiburan, seperti bioskop, konser, taman bermain, dan lainnya. Tiket masuk bioskop di suatu kota atau kabupaten termasuk pajak hiburan yang dibayar oleh pengelola bioskop kepada pemerintah daerah.
- Pajak Reklame
Pajak ini dikenakan pada penyelenggaraan reklame atau iklan, baik yang dipasang di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tarif pajak reklame bervariasi tergantung pada jenis, lokasi, dan ukuran reklame.
- Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Pajak ini dikenakan pada penggunaan tenaga listrik oleh konsumen. Tarif pajak penerangan jalan maksimal 10% dari tagihan listrik yang diterima konsumen. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penerangan jalan umum di wilayah kabupaten atau kota.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak ini dikenakan pada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, batu kapur, dan lainnya. Tarif pajak ini maksimal sebesar 25%. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai program pembangunan dan konservasi lingkungan di wilayah kabupaten atau kota.
- Pajak Parkir
Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- Pajak Air Tanah
Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan nilai perolehan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet
Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan nilai jual sarang burung walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak ini dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
Pajak ini dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan perbuatan hukum lainnya. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
Setiap jenis pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah masing-masing.