Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956–14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karyadan Djuanda sebagai perdana menteri.
Proses Pembentukan Kabinet Ali II
Pembentukan Kabinet ini jika dibandingkan dengan proses pembentukan Kabinet diwaktu sebelum pemilu, dalam penetapannya berjalan dengan lancer karena situasi politik saat itu yang membantu dalam penyelesaian tugas formatur.
Pemimpin PNI telah menetapkan pedoman pembentukan Kabinet jika seseorang dari partai tersebut ditunjuk sebagai formatur. Pedoman ini berpangkal tolak pada kenyataan bahwa tidak ada satu formatir pun yang memperoleh suara secara mutlak dalam pemilu 1955. oleh sebab itu Kabinet yang akan terbentuk tidak lain berupa Pemerintah koalisi. Kemungkinan untuk mengadakan koalisi adalah 4 (empat) partai yang menang dalam pemilu yaitu; PNI, Masyumi, NU, dan PKI (Kansil 1984:186-187).
Antara PNI, Masyumi, dan NU tidak ada kesolidan yang prinsipil baik mengenai pembagian kementrian maupun personalianya. Masyumi dengan tegas menolak orang-orang yang dianggap simpatisan atau berbau Komunis. Dengan tercapainya tujuan dengan PNI, NU, dan Masyumi mengenai pembagian kementerian personalianya sebenarnya pembentukan Kabinet sudah dianggap berhasil. Akan tetapi untuk memperkuat kedudukan Pemerintah di parlemen diikutsertkan partai-partai kecil yaitu; PSI, Perti, Partai Katolik, Partindo, dan Ipki. Partai-partai ini bersama-sama menguasai 30 (tiga puluh) kursi di DPR. Dengan demikian Kabinet mendapat dukungan suara 189 suara dalam parlemen (Wilopo 1978).
Pengumuman resmi pembentukan Kabinet dengan susunan lengkap diumumkan pada tanggal 20 maret 1956 (Kansil 1984:185). partai PKI dalam Kabinet Ali tidak ikut serta sebab komunis bagi Ali adalah sangat tidak sesuai.
PKI berusaha menentang hal ini dan presiden pun berusaha agar PKI dapat ikut serta, namun Ali tidak merubah keputusannya.
Susunan Kabinet
Masa bakti : 24 Maret 1956–14 Maret 1957
No | Jabatan | Nama Menteri | Partai Politik |
1 | Perdana Menteri | Ali Sastroamidjojo | PNI |
Wakil Perdana Menteri | Mohammad Roem | Masyumi | |
Idham Chalid | NU | ||
2 | Menteri Luar Negeri | Roeslan Abdulgani | PNI |
3 | Menteri Dalam Negeri | Soenarjo | NU |
4 | Menteri Pertahanan | Ali Sastroamidjojo (“a.i.”) | PNI |
5 | Menteri Kehakiman | Muljatno | Masyumi |
6 | Menteri Penerangan | Soedibjo | PSII |
7 | Menteri Keuangan | Jusuf Wibisono | Masyumi |
8 | Menteri Perekonomian | Burhanuddin | NU |
Menteri Muda Perekonomian | F.F. Umbas | Parkindo | |
9 | Menteri Pertanian | Eny Karim | PNI |
Menteri Muda Pertanian | Sjech Marhaban | PSII | |
10 | Menteri Perhubungan | Suchjar Tedjasukmana | Masyumi |
Menteri Muda Perhubungan | A.S. de Rozari | Partai Katolik | |
11 | Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga | Pangeran Mohammad Nur | Masyumi |
12 | Menteri Agraria | A.A. Suhardi | NU |
13 | Menteri Sosial | Fattah Jasin | NU |
14 | Menteri Tenaga Kerja | Sabilal Rasjad | PNI |
15 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Sarino Mangunpranoto | PNI |
16 | Menteri Kesehatan | Handrianus Sinaga | Parkindo |
17 | Menteri Agama | Mohammad Iljas | NU |
18 | Menteri Negara | Rusli Abdul Wahid (Urusan Umum) |
PERTI |
Dahlan Ibrahim (Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan) |
IPKI | ||
Djuanda (Urusan Perencanaan) |
Independen | ||
19 | Ketua Mahkamah Agung | Mr. A. Wirjono Prodjodikoro | Independen |
20 | Jaksa Agung | Soeprapto | Independen |
21 | Ketua Dewan Pengawas Keuangan | Soerasno | Independen |
Program Kabinet
Pembatalan KMB