Menu Tutup

Kabinet Ali Sastroamidjojo II: Pembentukan, Susunan Kabinet, Program, dan Keruntuhan

Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan salah satu kabinet yang memegang peranan penting dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Dibentuk dalam situasi politik yang kompleks, kabinet ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, berbagai faktor internal dan eksternal menyebabkan kabinet ini tidak bertahan lama. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai pembentukan, susunan kabinet, program kerja, serta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibentuk menyusul mundurnya Kabinet Burhanuddin. Pembentukan kabinet ini didasarkan pada harapan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak. Ali Sastroamidjojo, sebagai tokoh nasional yang berpengalaman, dipercaya mampu memimpin kabinet ini.

Susunan Kabinet

Susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II didominasi oleh partai-partai nasionalis dan agama. Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai pendukung utama menempatkan sejumlah menterinya dalam kabinet ini. Selain itu, partai-partai lain seperti Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Buruh juga turut serta dalam kabinet ini.

Beberapa tokoh penting dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II antara lain:

Tokoh Penting:

  • Presiden: Ir. Soekarno
  • Wakil Presiden: Drs. Mohammad Hatta
  • Perdana Menteri: Mr. Ali Sastroamidjojo
  • Wakil Perdana Menteri I: Mohammad Roem
  • Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid

Dasar Pembentukan: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1956
Masa Bakti: 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957
Jumlah Kementerian: 22

Susunan Kabinet:

  1. Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani
  2. Menteri Dalam Negeri: Soenarjo
  3. Menteri Pertahanan (Ad Interim): Ali Sastroamidjojo
  4. Menteri Kehakiman: Muljatno
  5. Menteri Penerangan: Soedibjo
  6. Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
  7. Menteri Perekonomian: Barhanuddin
  8. Menteri Muda Perekonomian: F.F. Umbas
  9. Menteri Pertanian: Eny Karim
  10. Menteri Muda Pertanian: Sjech Marhaban
  11. Menteri Perhubungan: Suchjar Tedjasukmana
  12. Menteri Muda Perhubungan: A.S. de Rozari
  13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
  14. Menteri Agraria: A.A. Suhardi
  15. Menteri Sosial: Fattah Jasin
  16. Menteri Tenaga Kerja: Sabilal Rasjad
  17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Sarino Mangunpranoto
  18. Menteri Kesehatan: H. Sinaga
  19. Menteri Agama: Mohammad Iljas
  20. Menteri Negara Urusan Perencanaan: Djuanda
  21. Menteri Urusan Umum: Rusli Abdul Wahid
  22. Menteri Negara Urusan Veteran: Dahlan Ibrahim

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki beberapa program kerja utama, yaitu:

  • Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)
  • Memperjuangkan Masuknya Irian Barat ke Indonesia
  • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
    Program ini mencakup peningkatan kesejahteraan kaum pekerja dan pegawai negeri serta usaha menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja serta keuangan negara.
  • Mengganti Sistem Ekonomi Kolonial
    Mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  • Melaksanakan Keputusan Konferensi Asia Afrika

Peristiwa Penting pada Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, beberapa peristiwa penting terjadi, yaitu:

  1. Pembatalan Konferensi Meja Bundar
    Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang pembatalan KMB.
  2. Peralihan Kepemilikan Perusahaan Belanda
    Beberapa perusahaan Belanda beralih menjadi milik warga Tionghoa. Kepentingan Belanda pun diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
  3. Krisis Ekonomi
    Pada masa ini, kehidupan ekonomi tidak bertumbuh, yang memicu protes-protes ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ketidakpuasan daerah juga terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh daerah yang melakukan protes terhadap pemerintahan pusat, mendorong lahirnya gerakan separatisme.

Konsepsi Presiden dan Ketidakstabilan Politik

Ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap kinerja kabinet memunculkan gagasannya mengenai Demokrasi Terpimpin. Wakil Presiden Moh. Hatta, yang tidak sependapat, akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Situasi politik Indonesia mulai tidak stabil, yang menurut Presiden Soekarno, disebabkan oleh banyaknya partai politik.

Untuk mengendalikan situasi, Presiden Soekarno mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 di Istana Merdeka, yang berisi:

  • Pembentukan Kabinet Gotong Royong
  • Pembentukan Dewan Nasional yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kabinet.

Namun, konsepsi ini mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai partai yang menilai bahwa perubahan susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada Konstituante.

Kendala yang Dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

  • Berkobarnya Semangat Anti-Cina
    Terjadi gelombang anti-Cina di masyarakat.
  • Pergolakan Daerah dan Gerakan Separatisme
    Munculnya kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme, seperti pembentukan dewan militer: Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
  • Krisis di Berbagai Daerah
    Krisis memuncak karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerah.
  • Pembatalan KMB
    Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya kepada warga Tionghoa, yang dianggap lebih kuat ekonominya. Akibatnya, muncul peraturan untuk melindungi pengusaha nasional.
  • Perpecahan Antara Masyumi dan PNI
    Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Krisis Internal Kabinet dan Akhir Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Di dalam kabinet, terjadi perpecahan antara Masyumi dan PNI. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet, yang melemahkan posisi kabinet Ali yang merupakan kabinet hasil pemilu pertama ini. Pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo terpaksa menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden.

Kesimpulan

Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan salah satu contoh dinamika politik dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun memiliki program kerja yang baik, kabinet ini tidak mampu bertahan lama akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Keruntuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin bangsa dalam membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.

Lainnya