Menu Tutup

Kabinet Natsir: Kabinet, Susunan, Program Kerja, Pencapaian, dan Berakhirnya

Pengertian

Kabinet Natsir  adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.

Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan GerakanRMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruhDPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.

Pembentukan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali, yang paling banyak adalah dari orang-orang partai Masyumi meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinet nya adalah kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi. Sehingga, dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet Natsir.

Pendapat yang bersebrangan diantara kedua partai adalah terkait pembagian jatah jabatan menteri. Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dari pada partai lainnya. Pendapat tersebut kemudian tidak disetujui oleh PNI, karena PNI menganggap bahwa semua partai juga memiliki hak yang sama atas jabatan di Pemerintahan. PNI sendiri dari tuntutannya adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pendidikan. Namun kemudian dari hasil perundingan PNI bersedia melepas jabatan menteri luar negeri dan diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk partai lain. Keinginan PNI mendapatkan jatah menteri dalam negeri kemudian tidak terlaksana karena pos menteri dalam negeri diisi oleh orang Masyumi. Dan ini lah yang menimbulkan konflik karena PNI beranggapan bahwa yang dilakukan ini tidak adil, karena Perdana Menteri sudah berasal dari Masyumi.

Kecaman demi kecaman terus melanda Kabinet Natsir, bukan saja pihak dari luar partai Masyumi, namun juga dari dalam negeri. Tekanan tersebut ditujukan kepada keputusan konggres Desember 1949 yang memutuskan bahwa ketua umum partai dilarang menjadi menteri. Sebenarnya, maksud dari keputusan ini sendiri adalah adanya pengkonsolidasian partai yang kemudian diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada tanggal 3 sampai 6 Juni 1960 yang isinya adalah bahwa sistem federal tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar, maka Natsir yang kala itu sebagai ketua umum Masyumi, dinonaktifkan dari ketua partai dan kemudian digantikan oleh Jusuf Wibisono.

Susunan Kabinet

Masa bakti : 6 September 1950-27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951)

NoJabatanNama MenteriPartai Politik
1Perdana MenteriMohammad NatsirMasyumi
Wakil Perdana MenteriHamengku Buwono IXNon partai
2Menteri Dalam NegeriAssaatNon partai
3Menteri Luar NegeriMohammad RoemMasyumi
4Menteri Keamanan RakyatAbdul Halim
(sampai dengan 17 Desember 1950)
Non partai
Mohammad Natsir
(ad-interim, sejak 17 Desember 1950)
Masyumi
5Menteri KehakimanWongsonegoroPIR
6Menteri PeneranganM. A. PellaupessyFaksi Demokratik
7Menteri KeuanganSyafruddin PrawiranegaraMasyumi
8Menteri Perindustrian dan PerdaganganSumitro JoyohadikusumoPSI
9Menteri PertanianTandiono ManuPSI
10Menteri Pekerjaan Umum dan RekonstruksiHerman JohannesPIR
11Menteri SosialF. S. HaryadiPartai Katolik
12Menteri PerhubunganDjuanda KartawidjajaNon partai
13Menteri KesehatanJohannes LeimenaParkindo
14Menteri AgamaWahid HasyimMasyumi
15Menteri Tenaga KerjaPanji SurosoParindra
16Menteri Pendidikan dan KebudayaanBahder DjohanNon partai
17Menteri NegaraHarsono Tjokroaminoto
(sampai dengan 31 Desember 1950)
P

Program Kabinet

  • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
  • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
  • Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
  • Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
  • Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
  • Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
  • Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Pencapaian Kabinet Natsir

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pasti sebuah kabinet bisa meraih pencapaian-pencapaian tertentu. Meski secara keseluruhan mungkin ada yang menilai gagal, setidaknya tetao ada satu atau dua program atau agenda yang bisa dilakukan atau mencapai target. Atau setidaknya bisa memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik. Begitu halnya dengan Kabinet Natsir, tentu dalam kurun masa kekuasaannya memiliki pencapaian prestasi dan keberhasilan yang berhasil didapatkan. Di bawah ini adalah beberapa pencapaian Kabinet Natsir dalam masa kekuasaannya.

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi yang di situ ada Sumitro Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Meski memiliki beberaa keberhasilan, namun program kerja Kabinet Natsir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Natsir untuk menjalankan dan mensukseskan program kerjanya.

Pada program di bidang ekonomi, dalam penerapan Sumitro Plan, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini karena para pengusaha yang diberikan bantuan banyak diselewengkan sehingga banyak yang tidak mencapai sasaran. Kemudian upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Selain itu, Kabinet Natsir nampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan yang berupa masih adanya pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia. Banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, seperti misalnya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Selain itu, seringnya mengeluarkan Undang Undang darurat juga menjadi kendala Kabinet Natsir yang kemudian sering mendapatkan kritik dari oposisi.

Runtuh Dan Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Natsir

Pada akhirnya, kekuasaan Kabinet Natsir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang membuat Kabinet Natsir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari keruntuhan kabinet Natsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen, ada mosi tidak percaya dari parlemen terkait kegagalan Kabinet Natsir dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai pada puncaknya yaitu kejatuhan Kabinet Natsir pada tanggal 21 Maret 1951 dan kemudian Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

 

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Natsir

https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/kabinet-natsir-sejarah-pmbentukan.html

Baca Juga: