Kabinet Sukiman-Suwirjo adalah kabinet ke-13 dalam sejarah pemerintahan Indonesia, memerintah dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini terbentuk pada era demokrasi liberal ketika Indonesia masih mencari kestabilan politik setelah proklamasi kemerdekaan. Kabinet ini dibentuk sebagai koalisi antara dua partai besar, yakni Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Meskipun hanya berkuasa selama kurang dari setahun, Kabinet Sukiman berperan penting dalam beberapa keputusan strategis dan kebijakan kenegaraan. Artikel ini akan menguraikan latar belakang, program kerja, prestasi, hingga penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman secara komprehensif.
Latar Belakang Pembentukan Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman terbentuk sebagai respons atas kegagalan Kabinet Natsir yang sebelumnya mengundurkan diri pada Maret 1951 setelah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Pada saat itu, Presiden Soekarno menunjuk Sartono, seorang tokoh PNI, untuk membentuk kabinet koalisi yang melibatkan Masyumi dan PNI. Namun, upaya ini gagal.
Setelah Sartono gagal, Presiden Soekarno kemudian menunjuk dua formatur baru, yaitu Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi dan Sidik Djojosukarto dari PNI. Setelah melalui proses perundingan, Kabinet Sukiman-Suwirjo diumumkan pada 26 April 1951 dan mulai berfungsi sehari setelahnya.
Konteks Sejarah
Kabinet Sukiman terbentuk dalam situasi politik yang cukup kompleks. Pada masa itu, Indonesia baru saja keluar dari bentuk negara serikat (Republik Indonesia Serikat) setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan masih dalam tahap konsolidasi, dengan banyaknya tantangan baik di dalam maupun luar negeri. Parlemen yang sangat terfragmentasi oleh berbagai partai politik menyebabkan seringnya pergantian kabinet.
Susunan Kabinet Sukiman
Kabinet ini terdiri dari 17 menteri, yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Berikut adalah daftar anggota Kabinet Sukiman:
- Perdana Menteri: Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi)
- Wakil Perdana Menteri: Suwiryo (PNI)
- Menteri Luar Negeri: Achmad Subardjo (Masyumi)
- Menteri Pertahanan: R. Mas Sewaka (PPIR)
- Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (PPIR), A. Pellaupessy (Demokrat), Mohammad Nasrun (Nonpartai)
- Menteri Penerangan: Arnold Mononutu (Nonpartai)
- Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono (Masyumi)
- Menteri Pertanian: Suwarto (Katolik)
- Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Soejono Hadinoto (PNI), Wilopo (PNI)
- Menteri Perhubungan: Djuanda Kartawidjaja (Nonpartai)
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Ukar Bratakusumah (PNI)
- Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana (Buruh)
- Menteri Sosial: Sjamsuddin Sutan Makmur (Masyumi)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Wongsonegoro (PPIR)
- Menteri Agama: Wahid Hasjim (Masyumi)
- Menteri Kesehatan: Johannes Leimena (Parkindo)
- Menteri Urusan Umum: Melkias Agustinus Pellaupessy (Demokrat)
- Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso (PIR)
- Menteri Urusan Agraria: Gondokusumo (PPIR)
Komposisi Kabinet
Susunan kabinet ini memperlihatkan keseimbangan antara partai-partai utama, terutama Masyumi dan PNI, yang mendominasi kabinet. Namun, terdapat beberapa tokoh nonpartai yang ikut serta sebagai menteri, mencerminkan upaya menciptakan stabilitas pemerintahan di tengah ketidakstabilan politik.
Program Kerja Kabinet Sukiman
Walaupun berumur pendek, Kabinet Sukiman memiliki beberapa program kerja yang signifikan untuk memajukan Indonesia pada masa itu. Berikut adalah beberapa program utama yang diusung oleh kabinet ini:
1. Keamanan dan Ketertiban
Kabinet Sukiman berusaha keras untuk memperkuat penegakan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu fokus utama adalah menanggulangi berbagai pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Mereka melakukan reorganisasi alat-alat negara untuk memperkuat pertahanan dalam negeri serta menangani masalah separatisme dan pemberontakan.
2. Kemakmuran Nasional
Kabinet ini merumuskan rencana kemakmuran nasional jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Program ini meliputi reformasi agraria, yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada petani, serta mempercepat penempatan mantan pejuang kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Mereka juga memfokuskan diri pada penyusunan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan industri.
3. Pemilihan Umum dan Otonomi Daerah
Kabinet Sukiman berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum guna membentuk Dewan Konstituante yang nantinya akan merumuskan konstitusi baru Indonesia. Kabinet ini juga berupaya mempercepat implementasi otonomi daerah, agar pemerintahan daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola urusannya sendiri.
4. Kebijakan Ketenagakerjaan
Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, kabinet ini merancang undang-undang yang mengakui serikat buruh, menetapkan perjanjian kerja kolektif, menentukan upah minimum, dan menyediakan mekanisme penyelesaian pertikaian perburuhan. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi ketidakpuasan di kalangan pekerja.
5. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Kabinet Sukiman berkomitmen untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam hubungan luar negerinya, kabinet ini berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai status Irian Barat. Selain itu, kabinet ini juga bertujuan untuk meninjau kembali perjanjian-perjanjian yang dibuat pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dianggap merugikan Indonesia.
6. Integrasi Irian Barat
Salah satu agenda utama Kabinet Sukiman adalah memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatan Indonesia. Mereka menargetkan untuk merealisasikan hal ini dalam waktu sesingkat-singkatnya sebagai bagian dari agenda kebijakan luar negeri.
Prestasi Kabinet Sukiman
Meskipun masa pemerintahan Kabinet Sukiman tergolong singkat, beberapa prestasi dapat diidentifikasi:
- Perbaikan Kesejahteraan Pekerja: Kabinet ini berhasil mengajukan sejumlah kebijakan yang menguntungkan buruh, termasuk standar upah minimum dan pengakuan serikat buruh.
- Membangun Infrastruktur Pendidikan: Kabinet ini memperluas akses pendidikan di seluruh negeri dengan membuka sejumlah sekolah baru, termasuk memperluas infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan.
- Memperkuat Usaha Kecil dan Menengah: Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk program bantuan dan kemudahan akses kredit bagi para pengusaha kecil.
- Tunjangan Hari Raya (THR): Di bawah kabinet ini, mulai diperkenalkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan sosial.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman
Meskipun Kabinet Sukiman memiliki berbagai program penting, ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini sebelum masa tugasnya selesai:
1. Perjanjian Mutual Security Act (MSA)
Keputusan Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo untuk menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat memicu kontroversi besar. Perjanjian ini dinilai melibatkan Indonesia ke dalam Blok Barat, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia. MSA juga dianggap sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sekutu AS dalam Perang Dingin, yang ditentang keras oleh berbagai elemen dalam negeri.
2. Kritik Internal dan Eksternal
Kabinet Sukiman menghadapi perpecahan internal antara Masyumi dan PNI. Ketidakmampuan kabinet untuk mengatasi ketegangan internal ini berdampak pada kegagalan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan penting. Selain itu, kritik dari oposisi juga semakin keras terkait kebijakan luar negeri dan kesulitan ekonomi dalam negeri.
3. Ketidakpuasan Sosial
Kabinet Sukiman juga menghadapi ketidakpuasan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama buruh, petani, dan mahasiswa. Mereka menilai bahwa kabinet ini lebih memprioritaskan kepentingan elit politik daripada kebutuhan rakyat kecil.
4. Kegagalan Mengatasi Pemberontakan
Salah satu faktor krusial adalah kegagalan kabinet dalam menangani pemberontakan di beberapa daerah. Pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menambah beban politik kabinet ini, yang akhirnya memperlemah posisi mereka di parlemen.
5. Mosi Tidak Percaya
Akibat berbagai masalah tersebut, Kabinet Sukiman menghadapi mosi tidak percaya di parlemen yang diajukan oleh PNI melalui Sunario. Mosi ini terkait penandatanganan MSA tanpa persetujuan parlemen, serta kritik terhadap kebijakan kabinet dalam menangani isu domestik dan luar negeri. Tekanan politik yang semakin kuat memaksa Sukiman untuk mengembalikan mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952, mengakhiri masa pemerintahan kabinet ini.
Kesimpulan
Kabinet Sukiman-Suwirjo memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia meskipun hanya bertahan selama kurang dari satu tahun. Kabinet ini merumuskan beberapa kebijakan yang signifikan, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, keamanan, dan politik luar negeri. Namun, kontroversi terkait perjanjian Mutual Security Act dan ketidakmampuan kabinet untuk menangani pemberontakan dalam negeri menjadi faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini. Pelajaran dari masa pemerintahan Kabinet Sukiman menunjukkan kompleksitas politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan di parlemen dan respons terhadap tekanan eksternal.
Referensi:
- Wikipedia. “Kabinet Sukiman-Suwirjo.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses pada 20 September 2024. https://id.wikipedia.org/
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kabinet Sukiman.” Diakses pada 20 September 2024. https://setkab.go.id/kabinet-sukiman/.
- Good News From Indonesia. “Mengenal Kabinet Sukiman: Sejarah, Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya.” Diakses pada 20 September 2024. https://www.goodnewsfromindonesia.id/
- Tirto.id. “Program Kerja Kabinet Sukiman, Sejarah, Susunan & Penyebab Jatuhnya.” Diakses pada 20 September 2024. https://tirto.id/
- Zenius Education. “Kabinet Sukiman: Program Kerja, Prestasi, dan Jatuhnya.” Diakses pada 20 September 2024. https://www.zenius.net/
