Kabinet Sukiman-Suwirjo : Susunan Kabinet, Program Kerja, dan Kejatuhannya

Pengertian

Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952.

Susunan Kabinet

Masa bakti: 27 April 1951-3 April 1952 (didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952) :

No Jabatan Nama Menteri
1 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo
Wakil Perdana Menteri Suwirjo
2 Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo
3 Menteri Dalam Negeri Iskak Tjokroadisurjo
4 Menteri Pertahanan Sewaka
5 Menteri Kehakiman Mohammad Yamin
6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu
7 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono
8 Menteri Pertanian Suwarto
9 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sujono Hadinoto
10 Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja
11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusumah
12 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana
13 Menteri Sosial Sjamsuddin
14 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro
15 Menteri Agama Wahid Hasjim
16 Menteri Kesehatan J. Leimena
17 Menteri Negara A. Pellaupessy
(urusan umum)
Pandji Suroso
(urusan pegawai)
Gondokusomo
(urusan agraria)

Program Kabinet

  • Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
  • Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
  • Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
  • Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
  • Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasilKonferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara

Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya