Pengertian Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo  adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni1953.

Terbentuknya Kabinet Wilopo

Presiden Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dan Sidik Djojosukarto (PNI) sebagai formatur pada tanggal 1 Maret 1952. Fomatur ialah suatu tim yang dibentuk melalui pertemuan/rapat untuk diberikan mandat agar dapat membentuk kepengurusan organisasi. Pemilihan formatur didasarkan pada kekuatan kabinet yang dapat mendukung perlemen. Namun kedua formatur tersebut gagal menciptakan kabinet yang kuat.

Hal ini dikarenakan tidak memiliki kesepakatan antar calon yang dapat menduduki kabinet tersebut. Kedua fromatur tersebut mengembalikan jabatannya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 19 Maret 1952. Pada saat itu juga Mr. Wilopo (PNI) ditunjuk sebagai formatur baru. Hal inilah yang menjadi faktor terbentuknya kabinet wilopo. Mr Wilopo berhasil mendirikan kabinetnya selama 2 minggu. Kemudian Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya pada tanggal 30 Maret 1952 yang terdiri dari :

1. PSI sebanyak 2 orang
2. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia
3. Masyumi  sebanyak 4 orang dan PNI sebanyak 4 orang
4. PKRI atau Partai Katholik Republik Indonesia
5. Golongan tidak memiliki partai sebanyak 3 orang
6. Partai Buruh
7. Parindra atau Partai Indonesia Raya
8. PSII sebanyak satu orang

Terbentuknya Kabinet Wilopo secara resmi didasari oleh Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1952 pada tanggal 1 April 1952. Di bawah ini terdapat susunan Kabinet Wilopo yang meliputi :

1. Mr. Wilopo (PNI) sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.
2. Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai Wakil Perdana Menteri.
3. Mr. Moh. Roem (Masyumi) sebagai Menteri Dalam Negeri.
4. Sri Sultan Hamengku Bowono IX sebagai Menteri Pertahanan.
5. Mr. Lukman Wiriadinata (PSI) sebagai Menteri Kehakiman.
6. Mr. Arnold Mononutu (PNI) sebagai Menteri Penerangan.
7. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI) sebagai Menteri Keuangan.
8. Moh. Sardjan (Masyumi) sebagai Menteri Petanian.
9. Mr. Sumanang (PNI) sebagai Menteri Perekonomian.
10. Ir. Djuanda sebagai Menteri Perhubungan.
11. Ir. Suwarta (partai Katolik) sebagai Menteri Pekerjaan Umum.
12. Ir. Iskandar Tedjasukmana (partai Buruh) sebagai Menteri Perburuhan.
13. Anwar Tjokroaminoto (PSII) sebagai Menteri Sosial.
14. Prof. Dr. Bader Djohan sebagai Menteri P & K.
15. K.H Faqih Usman (Masyumi) sebagai Menteri Agama.
16. Dr. Johanes Leimena (Parkindo) sebagai Menteri Kesehatan.
17. R.P. Suroso (Parindra) sebagai Menteri Urusan Pegawai Negeri.
18. M.A. Pallaupessy (Demokrat) sebagai Menteri Urusan Umum.

Susunan Kabinet Wilopo

Masa bakti : 3 April 1952-30 Juli 1953 (didemisionerkan pada tanggal 3 Juni 1953)

Program Kerja Kabinet Wilopo

1. Organisasi Negara
   • Melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
   • Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
   • Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

2. Kemakmuran

• • Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
  • Melanjutkan usaha perubahan agrarian

3. Keamanan

Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman

4. Perburuhan

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional

5. Pendidikan

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

6. Luar Negeri

a) Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktifitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia

b) Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara

c) Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Kebinet Wilopo mengalami beberapa kesulitan seperti mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah, penekanan Presiden Sookano yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar perlemen dibubarkan, serta kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara.

Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para pertani karena bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan.

Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kebinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

DAFTAR PUSTAKA

http://materi4belajar.blogspot.com/2018/05/terbentuknya-kabinet-wilopo-program.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Wilopo