Menu Tutup

Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, Jenis dan Contoh

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk memengaruhi kondisi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah1. Pengeluaran pemerintah meliputi anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Penerimaan pemerintah berasal dari sumber-sumber pendapatan negara, seperti pajak, bea cukai, utang, dan lain-lain. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan, antara lain2:

  • Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah pengangguran dengan meningkatkan kualitas SDM melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal usaha. Dengan demikian, tenaga kerja usia produktif dapat memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja.
  • Menjaga stabilitas harga. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat inflasi atau kenaikan harga umum barang dan jasa. Pemerintah dapat mengatur tingkat pajak dan subsidi untuk mengendalikan permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi rokok dan menurunkan subsidi bahan bakar minyak untuk menghemat anggaran negara.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat merangsang aktivitas ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Belanja pemerintah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, dan sebagainya, yang dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli dan investasi masyarakat, yang dapat meningkatkan konsumsi dan produksi barang dan jasa.
  • Mengurangi ketimpangan sosial. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan sebagainya, kepada masyarakat miskin atau rentan. Pemerintah juga dapat memberlakukan pajak progresif, yaitu pajak yang semakin besar seiring dengan semakin besar pendapatan seseorang.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari dua jenis3:

  • Instrumen pengeluaran pemerintah, yaitu semua bentuk penggunaan dana negara untuk membiayai program-program pemerintah. Contoh instrumen pengeluaran pemerintah adalah belanja modal (misalnya pembangunan infrastruktur), belanja barang (misalnya pembelian alat-alat kantor), belanja pegawai (misalnya gaji pegawai negeri sipil), belanja bunga (misalnya pembayaran bunga utang negara), belanja hibah (misalnya bantuan kepada negara lain), belanja subsidi (misalnya subsidi listrik), dan belanja sosial (misalnya bantuan sosial).
  • Instrumen penerimaan pemerintah, yaitu semua bentuk sumber pendapatan negara yang diperoleh oleh pemerintah. Contoh instrumen penerimaan pemerintah adalah pajak (misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan), bea cukai (misalnya bea masuk, bea keluar, cukai), utang (misalnya utang dalam negeri, utang luar negeri), penerimaan negara bukan pajak (misalnya hasil penjualan aset negara, hasil pengelolaan sumber daya alam), dan hibah (misalnya bantuan dari negara lain atau organisasi internasional).

Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu3:

  • Kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa di suatu negara. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Kebijakan fiskal ekspansif biasanya diterapkan pada saat kondisi ekonomi sedang lesu atau mengalami resesi, yaitu saat pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran tinggi, dan inflasi rendah.
  • Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menurunkan permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa di suatu negara. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif biasanya diterapkan pada saat kondisi ekonomi sedang panas atau mengalami overheating, yaitu saat pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran rendah, dan inflasi tinggi.

Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah atau sedang diterapkan di Indonesia:

  • Paket stimulus fiskal untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020-2021, pemerintah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal untuk membantu masyarakat dan sektor usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Paket stimulus fiskal ini meliputi peningkatan belanja kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan, pembiayaan UMKM, dan pemulihan sektor prioritas. Total anggaran stimulus fiskal mencapai Rp 699,43 triliun pada tahun 2020 dan Rp 699,2 triliun pada tahun 2021. Paket stimulus fiskal ini merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
  • Pengenaan pajak atas transaksi e-commerce. Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tarif Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mengatur bahwa pelaku usaha e-commerce yang memiliki peredaran bruto tertentu wajib membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto tersebut. Peraturan ini juga mengatur bahwa penjual barang atau jasa melalui e-commerce yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa tersebut. Peraturan ini merupakan contoh kebijakan fiskal kontraktif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan kesetaraan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan digital.
  • Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu premium dan solar, dengan alasan mengurangi beban anggaran negara dan mengalokasikan dana subsidi untuk sektor-sektor produktif. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2015, pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi seiring dengan menurunnya harga minyak dunia. Pemerintah juga menerapkan sistem harga BBM berdasarkan formula harga pasar internasional yang disesuaikan setiap tiga bulan sekali. Kebijakan ini merupakan contoh kebijakan fiskal kontraktif yang bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mendorong efisiensi energi.

Sumber:
(1) Pengertian Kebijakan Fiskal: Tujuan, Bentuk, Fungsi dan Contohnya. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-fiskal/.
(2) Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen dan Jenisnya – Ruangguru. https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-kebijakan-fiskal.
(3) Kebijakan Fiskal (Pengertian, Tujuan, Jenis, Bentuk dan Instrumen). https://www.kajianpustaka.com/2021/03/kebijakan-fiskal.html.
(4) Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, & Contohnya – OCBC NISP. https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/kebijakan-fiskal-adalah.

Baca Juga: