Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hirarki

Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

KHI lahir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri agama no. 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis. Pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif ihadpositif nasional, dan pada segi lain, inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan.

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan, yaitu[7] :

Pertama,   sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan penggun. aan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundanganyang menjadi sumber hukum tertulis.

Kedua, KHI dapat di kategorikan sebagai hukum tertulis, dasarnya adalah, bahwasanya bagi penyusunan buku I dan buku III KHI terdiri dari UU NO.22 Tahun 1946,jo UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, PP. No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebutlah yang mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis.

Referensi:

  • Drs. Cik Hasan Bisri,Ms, Peradilan Agama Di Indonesia
  • Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia
  • Abdul Gani Abdullah, S.H, Pengantar Khi Dalam Tata Hukum Indonesia