Hukum Islam, atau Syariat, seringkali dipersepsikan sebagai sebuah kerangka yang kaku dan statis, bersumber hanya dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Persepsi ini, meskipun memiliki dasar kebenaran dalam hal sumber primer, mengabaikan keluasan dan kedalaman tradisi intelektual Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Para ulama mujtahid, dalam upaya mereka untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah, telah merumuskan berbagai metodologi penggalian hukum (istinbath al-hukm) yang menunjukkan betapa dinamis dan adaptifnya Fikih Islam.
Di luar dua sumber utama yang disepakati secara mutlak (muttafaq ‘alaih), yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, terdapat sumber-sumber hukum sekunder yang diperdebatkan (mukhtalaf fiih) oleh para ulama. Sumber-sumber inilah yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dan relevansi hukum Islam di setiap waktu dan tempat. Artikel ini akan membawa Anda menyelami beberapa sumber hukum sekunder yang paling berpengaruh: istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, istishab, syar’u man qablana (syariat umat terdahulu), dan madzhab sahabat. Memahami instrumen-instrumen ini adalah kunci untuk melihat wajah Syariat yang penuh rahmat, keadilan, dan kearifan.
1. Istihsan (استحسان): Preferensi Yuridis untuk Keadilan yang Lebih Tinggi
Secara harfiah, istihsan berarti “menganggap sesuatu itu baik”. Dalam terminologi hukum Islam, khususnya dalam Mazhab Hanafi yang menjadi pendukung utamanya, istihsan adalah beralihnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas (analogi) yang jelas (qiyas jali) kepada qiyas yang lebih samar (qiyas khafi), atau dari hukum umum (kulli) kepada hukum pengecualian (istitsna’i), karena adanya dalil lebih kuat yang menuntut peralihan tersebut demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan.
Seringkali istihsan disalahpahami sebagai penggunaan akal secara bebas atau memutuskan hukum berdasarkan selera. Imam Asy-Syafi’i terkenal dengan kritiknya, “Barangsiapa yang melakukan istihsan, maka ia telah membuat syariat sendiri.” Namun, para ulama Hanafi menegaskan bahwa istihsan bukanlah preferensi subjektif, melainkan sebuah peralihan yang didasarkan pada dalil yang lebih kuat, seperti:
- Nass (Teks Al-Qur’an atau Sunnah): Mengabaikan qiyas karena ada teks spesifik yang mengaturnya.
- Ijma’ (Konsensus Ulama): Meninggalkan qiyas karena ada ijma’ yang menyelisihinya.
- Dharurat (Kondisi Darurat): Pengecualian dari aturan umum karena kondisi darurat yang mendesak.
- ‘Urf (Adat Kebiasaan): Mengesampingkan qiyas karena adat yang berlaku umum tidak sejalan dengan hasil qiyas tersebut.
- Maslahah (Kemaslahatan): Memilih hukum yang paling membawa maslahat bagi publik.
Contoh Praktis Istihsan: Dalam akad jual beli, qiyas menuntut bahwa objek yang diperjualbelikan harus ada dan jelas wujudnya saat akad berlangsung. Berdasarkan qiyas ini, akad istishna’ (kontrak pemesanan barang untuk dibuatkan, misalnya memesan lemari ke pengrajin kayu) seharusnya tidak sah, karena barangnya (lemari) belum ada saat akad disepakati. Namun, para ulama membolehkannya berdasarkan istihsan. Alasannya adalah ‘urf (adat ini telah diterima luas oleh masyarakat) dan kebutuhan mendesak manusia terhadap transaksi semacam ini. Menggunakan qiyas secara kaku justru akan menimbulkan kesulitan, sementara istihsan memberikan solusi yang adil dan maslahat.
2. Maslahah Mursalah (المصلحة المرسلة): Kepentingan Umum yang Tidak Diatur Secara Spesifik
Maslahah Mursalah berarti “kemaslahatan yang dilepaskan” atau tidak terikat. Maksudnya adalah sebuah kemaslahatan (kepentingan publik) yang tidak ditemukan dalil spesifik dalam Al-Qur’an atau Sunnah yang secara eksplisit memerintahkan atau melarangnya. Mazhab Maliki, yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas, adalah yang paling terkenal dalam menggunakan metodologi ini.
Penggunaan maslahah mursalah bukanlah tanpa batas. Para ulama menetapkan tiga syarat ketat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum:
- Sesuai dengan Maqasid Asy-Syari’ah: Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat, yaitu melindungi lima hal pokok (Adh-Dharuriyyat al-Khamsah): agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-‘aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal).
- Bersifat Umum, Bukan Individu: Kemaslahatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan satu orang atau kelompok kecil.
- Bersifat Pasti (Qath’i) atau Diduga Kuat (Zhani): Manfaat dari penetapan hukum tersebut harus benar-benar nyata dan bukan sekadar spekulasi atau khayalan.
Contoh Praktis Maslahah Mursalah: Di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tidak ada institusi seperti kementerian, pencetakan mata uang, atau kewajiban registrasi pernikahan di kantor urusan agama. Namun, semua ini diterapkan di negara-negara Muslim modern. Dasarnya adalah maslahah mursalah.
- Pembentukan Kementerian: Diperlukan untuk mengatur negara dan melayani rakyat, yang sejalan dengan hifdz ad-din dan hifdz al-mal.
- Pencetakan Uang Kertas: Diperlukan untuk stabilitas ekonomi dan mencegah kekacauan dalam transaksi, yang sesuai dengan hifdz al-mal.
- Kewajiban Mencatat Pernikahan: Diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak istri dan anak, serta mencegah fitnah, yang sejalan dengan hifdz an-nasl dan hifdz al-mal.
3. ‘Urf (العرف): Adat Istiadat sebagai Pertimbangan Hukum
‘Urf adalah adat atau kebiasaan yang dikenal dan dipraktikkan oleh suatu komunitas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Islam mengakui eksistensi adat istiadat sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah fikih yang sangat populer menyatakan, “Al-‘aadatu muhakkamah” (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).
‘Urf terbagi menjadi dua kategori utama:
- ‘Urf Sahih (Adat yang Sah): Adat yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Inilah yang dapat diterima sebagai sumber hukum. Contohnya adalah cara pembayaran mahar (bisa dicicil atau tunai tergantung kebiasaan setempat) atau penentuan masa garansi barang elektronik.
- ‘Urf Fasid (Adat yang Rusak): Adat yang secara jelas bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Adat seperti ini wajib ditolak dan tidak boleh dijadikan landasan hukum, misalnya tradisi minum-minuman keras dalam sebuah perayaan atau praktik riba dalam transaksi utang-piutang.
Contoh Praktis ‘Urf: Jika seseorang di Indonesia berkata, “Saya sewa mobilmu untuk satu hari,” maka berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku, “satu hari” dipahami sebagai 24 jam. Hakim tidak perlu lagi mencari definisi “hari” dalam kamus bahasa Arab kuno. Contoh lain, dalam akad jual beli, jika penjual mengatakan “termasuk ongkos kirim”, maka berdasarkan ‘urf, penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman hingga barang sampai ke alamat pembeli sesuai kesepakatan umum dalam praktik jual beli online.
4. Istishab (استصحاب): Presumsi Keberlangsungan Hukum Asal
Istishab secara bahasa berarti “menemani” atau “menyertai”. Dalam istilah hukum, istishab adalah menetapkan bahwa suatu hukum atau kondisi yang telah ada di masa lalu tetap berlaku di masa sekarang sampai ada dalil atau bukti kuat yang mengubah statusnya. Prinsip ini didasarkan pada logika bahwa apa yang ada tetaplah ada, dan apa yang tiada tetaplah tiada, hingga terbukti sebaliknya. Ini adalah prinsip dasar “praduga tak bersalah” dalam hukum modern.
Kaidah fikih yang melandasinya berbunyi, “Al-ashlu baqa’u ma kana ‘ala ma kana” (Hukum asal adalah tetap berlakunya sesuatu sesuai keadaannya semula). Istishab dianggap sebagai dalil terakhir yang digunakan seorang mujtahid jika ia tidak menemukan dalil lain dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, atau Qiyas.
Contoh Praktis Istishab:
- Kepemilikan Harta: Seseorang yang diketahui memiliki sebidang tanah, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik sah tanah tersebut sampai ada bukti yang sah (misalnya akta jual beli atau putusan pengadilan) yang menyatakan kepemilikannya telah beralih.
- Status Suci (Thaharah): Jika Anda yakin telah berwudhu dan kemudian ragu apakah wudhu Anda batal atau tidak (misalnya karena ragu telah buang angin), maka berdasarkan istishab, Anda dianggap masih dalam keadaan suci. Keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan.
- Orang Hilang (Mafqud): Seseorang yang hilang dan tidak diketahui nasibnya, maka status pernikahannya dianggap masih sah dan hartanya tetap miliknya. Status ini baru berubah jika ada putusan hakim yang menyatakan ia telah meninggal dunia setelah melewati jangka waktu pencarian yang wajar.
5. Syar’u Man Qablana (شرع من قبلنا): Syariat Umat Terdahulu
Syar’u Man Qablana merujuk pada hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti syariat Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Para ulama membagi status hukum syariat umat terdahulu bagi umat Islam menjadi tiga:
- Dinyatakan dalam Al-Qur’an/Sunnah dan Dibatalkan (Mansukh): Hukum ini tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Contohnya, hukum bertaubat pada zaman Bani Israil yang mengharuskan membunuh diri sendiri (QS. Al-Baqarah: 54), telah dihapus dan digantikan dengan taubat nasuha.
- Dinyatakan dalam Al-Qur’an/Sunnah dan Disyariatkan Pula untuk Umat Islam: Hukum ini berlaku dan menjadi bagian dari syariat Islam. Contohnya adalah ibadah puasa (QS. Al-Baqarah: 183) dan hukum qishash (hukuman setimpal) yang juga disyariatkan bagi umat sebelumnya.
- Dinyatakan dalam Al-Qur’an/Sunnah, Namun Tidak Ada Penegasan Apakah Dibatalkan atau Diberlakukan: Di sinilah terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali) berpendapat bahwa hukum tersebut juga berlaku bagi umat Islam, selama tidak ada dalil lain yang bertentangan. Sementara ulama Syafi’i berpendapat sebaliknya.
Contohnya adalah kisah tentang hukum ganti rugi dalam Surat Al-Anbiya ayat 78 mengenai tanaman yang dirusak oleh ternak di malam hari. Sebagian ulama menggunakan kisah ini sebagai landasan dalam menetapkan ganti rugi dalam kasus serupa.
6. Madzhab Sahabat (مذهب الصحابي): Pendapat dan Fatwa Para Sahabat
Madzhab Sahabat atau Qaul Shahabi adalah pendapat, fatwa, atau praktik hukum yang berasal dari seorang Sahabat Nabi. Para sahabat adalah generasi terbaik yang hidup bersama Nabi, menyaksikan turunnya wahyu, dan memahami konteks historis dari setiap ajaran. Karena keistimewaan ini, pendapat mereka memiliki bobot yang sangat tinggi dalam yurisprudensi Islam.
Namun, apakah pendapat seorang sahabat bersifat mengikat bagi generasi setelahnya? Terdapat perbedaan pandangan:
- Dianggap sebagai Hujjah (Dalil): Imam Abu Hanifa dan Imam Malik berpendapat bahwa jika pendapat seorang sahabat tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya, maka pendapat itu menjadi hujjah yang kuat. Alasannya, pemahaman mereka terhadap syariat sangat mendalam dan otentik.
- Tidak Dianggap sebagai Hujjah Mutlak: Imam Asy-Syafi’i (dalam pandangannya yang baru/qaul jadid) dan mayoritas teolog Asy’ariyah berpendapat bahwa pendapat sahabat adalah ijtihad. Ijtihad seorang manusia (selain nabi) tidak mengikat mujtahid lainnya. Namun, pendapat tersebut tetap merupakan sumber inspirasi dan pertimbangan yang sangat berharga.
Contoh Praktis Madzhab Sahabat:
- Adzan Kedua pada Salat Jumat: Di zaman Nabi, Abu Bakar, dan Umar, adzan Jumat hanya dilakukan satu kali. Namun, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena Madinah semakin luas dan penduduknya bertambah banyak, beliau berijtihad untuk menambahkan adzan kedua sebagai penanda masuknya waktu salat agar jangkauannya lebih luas. Praktik ini diikuti oleh umat Islam hingga hari ini.
- Hukuman Talak Tiga Sekaligus: Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa ucapan talak tiga dalam satu majelis jatuh sebagai talak tiga yang final. Ijtihad ini beliau lakukan untuk memberikan efek jera kepada para suami yang mempermainkan lafaz talak, meskipun di zaman Nabi praktik semacam itu dihitung sebagai satu talak.
Kesimpulan
Memahami sumber-sumber hukum sekunder seperti istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, istishab, syar’u man qablana, dan madzhab sahabat membuka cakrawala kita tentang betapa hukum Islam bukanlah entitas yang beku. Ia memiliki perangkat metodologis yang kaya dan canggih untuk berdialog dengan realitas zaman yang senantiasa berubah. Instrumen-instrumen ijtihad ini, yang selalu berlandaskan pada semangat Al-Qur’an dan Sunnah, memastikan bahwa Syariat Islam mampu menegakkan pilar-pilar keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan. Inilah bukti bahwa Syariat diturunkan bukan untuk menyusahkan, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).