Pendidikan Islam Zaman Reformasi

Sejalan dengan berbagai kebijakan – kebijakan itu telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintah Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, Ma’had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-kanak), dan majelis taklim.

Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional.

Ketiga, program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak – anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak- anak yang belajar di Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama.

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.