Pengadilan di Luar Jawa

Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam)

Kesulitan Aceh Darussalam sebagai contoh adalah salah satu Negara yang sudah berdiri pada abad ke-16 dan baru takluk pada Belanda diakhir abad ke-19. Tetapi kita tidak mempunyai catatan tentang praktik hukum yang berlaku. Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada abad ke-18 menulis sejarah dunia termasuk kesultanan Aceh, tetapi masalah hukum sangat sedikit disinggung. Dalam cerita lisan rakyat ada kisah proses keadilan, hukuman yang dijatuhkan yang kelihatan direkam relative baik karena pelaku pidana orang penting atau tokoh public. Menceritakan tentang kepaduan antara hukum syariat dan adat yang berlaku di tengah masyarakat di saat itu.[1]

Jambi

Ada beberapa keterangan mengenai Jambi di mana ibu kota Jambi terdapat Pengadilan Agama yang didasarkan kepada Pasal 25 dari Reglement Jambi, Staatsblad 1906 No. 320, yang pada pokoknya berisi Perkara-perkara yang mulainya berlakunya Reglement ini diputus oleh Pengadilan Agama di Ibu Kota Jambi tetap diputus oleh pengadilan tersebut, didasarkan kepada Pasal 3 RO dan Pasal 78 R.R.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum tahun 1903 Jambi dikuasai oleh Pemerintahan Sultan. Tidak diketahui dengan oasti apakah Peradilan Agama Ibu Kota Jambi itu adalah peninggalan dari zaman kesultanan ataupun tiruan dari keadaan di Ibu Kota Palembang. Pada tahun 1927 tanggal 1 Juli Reglement Jambi dicabut dan pada tanggal yang sama mulailah berlaku Rechtsreglement Buitengewesten (RBG). Peradilan Agama tidak mendapat pengaturan sendiri, akan tetapi dapat diterima bahwa adanya Peradilan Agama merupakan kecuali di samping peradilan Landraad sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 RBG, yang pada pokoknya berisikan bahwa landraad mengadili perkara-perkara kecuali kalau perkara-perkara itu termasuk wewenang pengadilan lain.[2]

 Palembang

Mengenai kota Palembang terdapat lebih banyak bahan. Peradilan Agama di kota ini sudah ada sebelum tahun 1821 dengan ketetapan Gubernur Jenderal 3 Juni 1823, bahwa di Ibu Kota Palembang akan didirikan Pengadilan Agama untuk perkara-perkara mengenai perkawinan, perceraian, dan harta peningkatan. Seterusnya dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa keputusan Pengadilan Agama dapat disbanding kepada Sultan. Reglement Palembang 1878, Staatsbland No. 14 dalam Pasal 27 berbunyi bahwa “Perkara-perkara yang pada waktu berlakunya Reglement ini diputuskan oleh Pengadilan Agama, tetap tinggal dalam wewenang pengadilan tersebut. Pada waktu mulai berlakunya RBG pada 1 Juli 1027 Pengadilan Agama Ibu Kota Palembang juga tidak memperoleh pengaturan tersendiri sama keadaannya dengan di Jambi.[3]