Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya

Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata  familierecht (belanda) atau law of familie (inggris). Istilah keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri. Sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.

Adapun pendapat-pendapat lain terkait pengertian hukum keluarga adalah sebagai berikut:

  1. Van Apeldoorn

”Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga”.

  1. C.S.T Kansil

“Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan”.

  1. R. Subekti

“Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan”.

  1. Rachmadi Usman

“Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan”.

  1. Djaja S. Meliala

“Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga kerena terjadinya perkawinan”.

  1. Sudarsono

“Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan”.

Jika dikaji pendapat para ahli di atas terkait pengertian hukum keluarga, ada dua hal pokok yang menjadi aspek penting dalam pendapat mereka, yaitu hubungan sedarah dan perkawinan.

Adapun pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah,artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut matrinial dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut parental atau bilateral.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut keluarga semenda, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut keluarga adat, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

Sumber Hukum Keluarga

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu segala bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk peraturan tertulis yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu sebagai berikut:

  1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).
  2. Peraturan perkawinan campuran (regelijk op de gemengdehuwelijk), Stb. 1898 Nomor 158.
  3. Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa, minahasa, dan ambon, Stb. 1933 Nomor 74.
  4. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama Islam).
  5. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  6. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  7. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (hukum ini berlaku bagi warga yang beragama Islam).

Asas-Asas Hukum Keluarga

Berdasarkan analisa yang merujuk kepada KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum keluarga, yaitu sebagai berikut: