Perlindungan Konsumen : Dasar. Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen

Pengertian Bisnis[1]

Dalam Islam, diajarkan bahwa untuk menguasai kekuatan ekonomi, maka budaya bisnis harus dijunjung tinggi. Bisnis, merupakan jalan cepat untuk kaya, seperti Rasulullah sabdakan : “Sembilan per-sepuluh sumber rizki itu dari perdagangan”(HR.Tirmidzi). Bisnis merupakan jalan cepat masuk surga seperti disampaikan Rasulullah : “Pedagang yang jujur dan amanah (akan ditempatkan) beserta para nabi, shidiqin dan para syuhada”(HR.Tt-Tirmidzi). Bahkan kita kenal betul bahwa 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ternyata Sembilan diantranya adalah pedagang dan pembisnis.

Bisnis menurut Boone dan Kurtz (2002; 8), terdiri dari semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah system ekonomi. Sebagian bisnis menghasilkan barang – barang berwujud, mobil, sereal untuk makan pagi, dan chip – chip computer. Sebagian lainya memproduksi jasa asuransi, konser music, penyewaan mobil, dan penginapan. Sementara Hughes dan Kapoor dalam Alma (1998; 21) menyatakan : Business is the organized  effort on individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that statisfy societ’s needs. The general term business referes to all such within a society or within an industry. Artinya adalah, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industry. Jadi, orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung dan mengelolah risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka entrepreneur hurus mampu mengkombinasikan empat macam sumber yaitu material, human, financial dan informasi.

Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Dalam kegiatan bisnis, setidaknya perlu mengetahui :

  1. Titik permulaan dalam manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan. Dalam pengelolaan bisnis, manajemen harus mengetahui ke mana arah bisnis akan dibawa.
  2. Mengetahui lingkunagan bisnis. Lingkungan bisnis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yakni lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas karya manajemen, pemegang saham, modal dan peralatan fisik serta informasi. Sementara lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan khusus dan umum.
  3. Mengetahui lingkungan khusus di mana kegiatan bisnis itu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan keadaan konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan (pressure group).
  4. Mengetahui lingkungan umum, meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, social budaya, demografi serta teknologi dan kondisi global.

Konsumen dan Dasar Perlindungan Konsumen

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondis baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan terhadap suatu barang. Islam melarang praktek yang berhubungan dengan kosumen atau pembeli seperti penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat, penimbunan dan manipulasi harga, penjualan barang palsu atau rusak, bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan, membeli brang – barang curian, larangan mengambil bunga atau riba dll.[2]

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.