Menu Tutup

Perpajakan Digital: Pengertian, Jenis, dan Penerapan di Indonesia

Pengertian Perpajakan Digital

Perpajakan digital adalah suatu bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan, yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk digital atau kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi internet1. Produk digital atau kegiatan usaha tersebut antara lain meliputi penyedia konten digital, sosial media, e-commerce, streaming video atau musik, game online, dan lain-lain.

Perpajakan digital menjadi penting seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat dan meluas di seluruh dunia. Ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital dan data sebagai faktor produksi utama2. Ekonomi digital menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan akses, efisiensi biaya, inovasi produk, dan kesejahteraan konsumen. Namun, ekonomi digital juga menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak, seperti kesulitan identifikasi wajib pajak, pengukuran nilai tambah, alokasi hak pemungutan pajak, dan penegakan hukum perpajakan.

Jenis Perpajakan Digital

Perpajakan digital dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan obyek pajaknya, yaitu:

  • Pajak atas barang digital. Barang digital adalah barang yang tidak berwujud dan disampaikan melalui media elektronik2. Contoh barang digital adalah e-book, software, aplikasi, musik, video, game, dan lain-lain.
  • Pajak atas jasa digital. Jasa digital adalah jasa yang disediakan melalui media elektronik2. Contoh jasa digital adalah iklan online, cloud computing, web hosting, streaming, e-learning, dan lain-lain.
  • Pajak atas transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce adalah transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik3. Contoh transaksi e-commerce adalah pembelian atau penjualan barang atau jasa melalui platform online seperti marketplace, online shop, atau aplikasi.

Penerapan Perpajakan Digital di Indonesia

Indonesia menerapkan perpajakan digital dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan domestik dan pendekatan internasional. Pendekatan domestik adalah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri tanpa melibatkan negara lain. Pendekatan internasional adalah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan negara lain melalui kerjasama multilateral.

Pendekatan domestik yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

  • Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak Tertentu yang Dijual Melalui PMSE4. PMK ini mengatur bahwa PMSE baik dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu wajib mendaftar sebagai pemungut PPN atas penjualan barang kena pajak tertentu melalui PMSE kepada konsumen akhir di dalam daerah pabean Indonesia.
  • Menerbitkan PMK Nomor 73/PMK.03/2019 tentang Penetapan Penyedia Jasa Aplikasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PJAP) sebagai Bendaharawan untuk Membayar Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dari Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik4. PMK ini mengatur bahwa PJAP baik dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu wajib mendaftar sebagai bendaharawan untuk membayar PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
  • Menerbitkan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap dari Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Jasa Tertentu4. PMK ini mengatur bahwa wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau jasa tertentu di Indonesia dikenakan PPh dengan tarif 0,5% dari jumlah bruto penghasilan.

Pendekatan internasional yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

  • Menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan G20 dalam kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project5. BEPS Project adalah proyek yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perpajakan akibat globalisasi dan digitalisasi ekonomi, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, pengalihan laba, transfer pricing, dan double taxation. Indonesia telah berpartisipasi dalam 15 tindakan (action plan) dari BEPS Project, termasuk tindakan 1 yang berkaitan dengan tantangan perpajakan dari ekonomi digital.
  • Menjadi anggota Inclusive Framework on BEPS (IF-BEPS) yang merupakan kelanjutan dari BEPS Project5. IF-BEPS adalah kerjasama antara lebih dari 130 negara dan yurisdiksi untuk menerapkan standar minimum dari BEPS Project dan mencari solusi konsensus untuk tantangan perpajakan dari ekonomi digital. Indonesia telah berkomitmen untuk mengikuti perkembangan terbaru dari IF-BEPS, termasuk Program Kerja tentang Perpajakan Ekonomi Digital yang terdiri dari dua pilar, yaitu pilar 1 yang berkaitan dengan alokasi hak pemungutan pajak dan pilar 2 yang berkaitan dengan aturan anti-penghindaran pajak global minimum.

Sumber:
(1) Apa Itu Pajak Digital? Ini Penjelasannya – Proconsult. https://proconsult.id/pajak-digital/.
(2) Prospek Penerapan Pajak Digital di Indonesia – BPHN. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Prospek%20Penerapan%20Pajak%20Digital%20di%20Indonesia%20.pdf.
(3) Memahami Perpajakan di Era Digital dan Disrupsi – #DigitalBisa. https://www.digitalbisa.id/artikel/memahami-perpajakan-di-era-digital-dan-disrupsi-XDgOy.
(4) Membedah Pajak atas Transaksi Digital. https://www.pajak.go.id/id/artikel/membedah-pajak-atas-transaksi-digital.
(5) Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital …. https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital.

Baca Juga: