Menu Tutup

Perpajakan: Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas, Syarat, Sanksi, dan Perpajakan Internasional

Perpajakan

Pengertian Perpajakan

Perpajakan adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak1. Pajak dapat dipaksakan, artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perpajakan merupakan sistem yang kompleks dan harus dianalisis dengan pendekatan yang multidisiplin. Sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan2. Kebijakan perpajakan berkaitan dengan penetapan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, kriteria wajib pajak, dan mekanisme pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan (SPT), penagihan, penilaian, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pelayanan kepada wajib pajak.

Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. DJP memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan negara dari sektor perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan3. DJP juga menyediakan berbagai layanan elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti e-billing, e-filing, e-SPT, e-registration, dan lain-lain3.

Fungsi Perpajakan

Perpajakan memiliki beberapa fungsi bagi negara dan masyarakat, antara lain:

  • Fungsi anggaran (budgetair). Perpajakan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain.
  • Fungsi mengatur (regulerend). Perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial. Misalnya, dengan memberikan insentif atau fasilitas pajak kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis atau prioritas, atau dengan memberlakukan tarif pajak progresif bagi penghasilan tinggi dan tarif pajak rendah bagi penghasilan rendah.
  • Fungsi stabilitas (stabilisir). Perpajakan berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mencegah terjadinya inflasi atau deflasi. Misalnya, dengan menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi.

Jenis Perpajakan

Perpajakan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, antara lain:

  • Berdasarkan subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu orang pribadi dan badan. Orang pribadi adalah setiap individu yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan atau usaha. Badan adalah setiap bentuk persekutuan atau organisasi yang mempunyai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang bersifat tetap dan terus-menerus4.
  • Berdasarkan objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Objek pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu penghasilan, barang dan jasa, dan bumi dan bangunan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak4. Barang dan jasa adalah setiap barang berwujud atau tidak berwujud, hak, atau jasa yang dapat dinilai dengan uang4. Bumi dan bangunan adalah tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia4.
  • Berdasarkan cara pemungutan. Cara pemungutan adalah metode yang digunakan untuk menarik pajak dari wajib pajak. Cara pemungutan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu self assessment, withholding, dan official assessment. Self assessment adalah sistem di mana wajib pajak sendiri menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang4. Withholding adalah sistem di mana pihak ketiga yang berkaitan dengan wajib pajak ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak atas nama negara4. Official assessment adalah sistem di mana petugas pajak yang berwenang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak4.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa contoh jenis perpajakan di Indonesia berdasarkan kriteria di atas:

Jenis PerpajakanSubjek PajakObjek PajakCara Pemungutan
Pajak Penghasilan (PPh)Orang pribadi dan badanPenghasilanSelf assessment, withholding, official assessment
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pengusaha kena pajak (PKP)Barang dan jasaSelf assessment, withholding
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Subjek objek pajak (SOP)Bumi dan bangunanOfficial assessment

Asas Perpajakan

Asas perpajakan adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem perpajakan. Asas perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asas pengenaan pajak dan asas pemungutan pajak.

Asas pengenaan pajak adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau pedoman dalam menentukan siapa yang harus membayar pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan waktu pembayaran pajak. Asas pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

  • Asas legalitas. Asas ini mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas dan sah untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak. Dasar hukum tersebut harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan konstitusi negara.
  • Asas keadilan. Asas ini mengharuskan adanya kesetaraan dan keseimbangan antara wajib pajak dalam memikul beban pajak. Kesetaraan berarti wajib pajak yang berada dalam posisi yang sama harus dikenai pajak dengan tarif yang sama. Keseimbangan berarti wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomisnya.
  • Asas kepastian. Asas ini mengharuskan adanya kejelasan dan ketetapan mengenai subjek, objek, tarif, dan waktu pembayaran pajak. Kejelasan berarti wajib pajak harus mengetahui dengan pasti kewajiban perpajakannya. Ketetapan berarti kewajiban perpajakan tidak boleh berubah-ubah secara sewenang-wenang.
  • Asas kemanfaatan. Asas ini mengharuskan adanya manfaat atau balas jasa dari negara kepada wajib pajak atas pembayaran pajaknya. Manfaat atau balas jasa tersebut dapat berupa penyediaan barang dan jasa publik, perlindungan hukum, atau fasilitas lainnya.

Asas pemungutan pajak adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau pedoman dalam melaksanakan pengambilan atau penarikan pajak dari wajib pajak. Asas pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Asas kesederhanaan. Asas ini mengharuskan adanya kemudahan dan kelancaran dalam proses pemungutan pajak. Kemudahan berarti wajib pajak tidak diberatkan dengan persyaratan atau prosedur yang rumit atau bertele-tele. Kelancaran berarti tidak ada hambatan atau gangguan yang menghambat proses pemungutan pajak.
  • Asas ekonomis. Asas ini mengharuskan adanya efisiensi dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak. Efisiensi berarti biaya administrasi perpajakan harus ditekan seminimal mungkin agar tidak membebani anggaran negara maupun wajib pajak. Efektivitas berarti hasil penerimaan pajak harus sesuai dengan target yang ditetapkan.
  • Asas kesopanan. Asas ini mengharuskan adanya sikap hormat dan sopan santun dalam proses pemungutan pajak. Hormat berarti petugas pajak harus menghargai hak dan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara. Sopan santun berarti petugas pajak harus bersikap ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Syarat Perpajakan

Syarat perpajakan adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak. Syarat perpajakan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Syarat subjektif. Syarat ini berkaitan dengan siapa yang harus membayar pajak. Syarat subjektif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wajib pajak dan status perpajakan. Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Status perpajakan adalah kedudukan atau hubungan hukum antara wajib pajak dengan negara dalam hal perpajakan.
  • Syarat objektif. Syarat ini berkaitan dengan apa yang harus dikenai pajak. Syarat objektif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek pajak dan dasar pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dasar pengenaan pajak adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
  • Syarat temporal. Syarat ini berkaitan dengan kapan harus membayar pajak. Syarat temporal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu masa pajak dan jatuh tempo pembayaran pajak. Masa pajak adalah periode waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jatuh tempo pembayaran pajak adalah batas waktu terakhir yang ditetapkan oleh undang-undang untuk membayar pajak.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa contoh syarat perpajakan di Indonesia berdasarkan kriteria di atas:

Jenis PerpajakanSyarat SubjektifSyarat ObjektifSyarat Temporal
Pajak Penghasilan (PPh)Wajib pajak: orang pribadi dan badan Status perpajakan: penduduk dan nonpendudukObjek pajak: penghasilan Dasar pengenaan pajak: penghasilan neto atau brutoMasa pajak: tahun kalender atau tahun buku Jatuh tempo pembayaran pajak: bulanan atau tahunan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Wajib pajak: pengusaha kena pajak (PKP) Status perpajakan: dalam negeri dan luar negeriObjek pajak: barang dan jasa Dasar pengenaan pajak: nilai jual atau nilai imporMasa pajak: satu bulan Jatuh tempo pembayaran pajak: akhir bulan berikutnya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Wajib pajak: subjek objek pajak (SOP) Status perpajakan: pemilik, pengguna, atau pihak yang mempunyai manfaat atas bumi dan bangunanObjek pajak: bumi dan bangunan Dasar pengenaan pajak: nilai jual objek pajak (NJOP)Masa pajak: satu tahun Jatuh tempo pembayaran pajak: akhir tahun

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan administrasi perpajakan, seperti tidak mendaftar sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan SPT, tidak membayar pajak tepat waktu, atau tidak memenuhi kewajiban lainnya. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, kenaikan, atau pencabutan fasilitas perpajakan.

Sanksi pidana adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan pidana perpajakan, seperti melakukan penggelapan pajak, pemalsuan dokumen pajak, penghambatan pemeriksaan pajak, atau tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa contoh sanksi perpajakan di Indonesia berdasarkan kriteria di atas:

Jenis PerpajakanSanksi AdministrasiSanksi Pidana
Pajak Penghasilan (PPh)Denda 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang terlambat dibayar Kenaikan 100% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesalahan atau kelalaian Kenaikan 200% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesengajaan Pencabutan fasilitas perpajakan bagi wajib pajak tertentuPidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat penggelapan pajak Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat pemalsuan dokumen pajak Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta akibat penghambatan pemeriksaan pajak
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Denda 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang terlambat dibayar Kenaikan 100% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesalahan atau kelalaian Kenaikan 200% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesengajaan Pencabutan fasilitas perpajakan bagi wajib pajak tertentuPidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat penggelapan pajak Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat pemalsuan dokumen pajak Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta akibat penghambatan pemeriksaan pajak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Denda 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang terlambat dibayar Kenaikan 100% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesalahan atau kelalaian Kenaikan 200% atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat kesengajaanPidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat penggelapan pajak Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar akibat pemalsuan dokumen pajak Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta akibat penghambatan pemeriksaan pajak

Perpajakan Internasional: Pengertian, Tujuan, dan Penerapan di Indonesia

Pengertian Perpajakan Internasional

Perpajakan internasional merupakan studi atau penentuan pajak atas subjek orang atau bisnis dengan hukum pajak negara yang berbeda atau aspek-aspek internasional dari hukum pajak negara individu. Perpajakan internasional juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dasar pajak internasional mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara1.

Perpajakan internasional menjadi penting seiring dengan perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi antar negara. Hal ini menyebabkan adanya mobilitas dan transaksi lintas batas yang melibatkan subjek dan objek pajak dari berbagai yurisdiksi. Perpajakan internasional bertujuan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah perpajakan yang timbul akibat adanya hubungan ekonomi antar negara, seperti penghindaran pajak, pengalihan laba, transfer pricing, atau double taxation.

Tujuan Perpajakan Internasional

Perpajakan internasional memiliki beberapa tujuan, antara lain:

  • Mencegah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, dengan memindahkan aset atau kegiatan usaha ke negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven.
  • Mencegah pengalihan laba. Pengalihan laba adalah tindakan wajib pajak untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah dengan cara yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip arm’s length. Misalnya, dengan menetapkan harga transfer yang tidak sesuai dengan nilai pasar antara entitas yang berkaitan.
  • Mencegah transfer pricing. Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antara entitas yang berkaitan dalam suatu grup usaha multinasional. Transfer pricing dapat menjadi masalah perpajakan internasional jika harga transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip arm’s length, yaitu harga yang akan diterapkan antara pihak-pihak yang independen dalam kondisi pasar yang bebas dan kompetitif.
  • Mencegah double taxation. Double taxation adalah pemberlakuan pajak lebih dari sekali atas penghasilan atau kekayaan yang sama oleh dua atau lebih negara. Double taxation dapat merugikan wajib pajak karena menimbulkan beban pajak yang berlebihan dan menghambat arus investasi dan perdagangan internasional.

Penerapan Perpajakan Internasional di Indonesia

Indonesia menerapkan perpajakan internasional dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu unilateral dan bilateral. Pendekatan unilateral adalah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri tanpa melibatkan negara lain. Pendekatan bilateral adalah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan negara lain melalui perjanjian tertulis.

Pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

  • Menerapkan sistem perpajakan global (worldwide income) bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia2.
  • Memberikan kredit pajak (tax credit) bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu mengurangi jumlah pajak dalam negeri sebesar jumlah pajak luar negeri yang telah dibayar atas penghasilan dari luar negeri, sampai batas tertentu2.
  • Memberikan fasilitas perpajakan (tax incentive) bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu memberikan keringanan atau kemudahan perpajakan bagi wajib pajak dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha tertentu di luar negeri, seperti penanaman modal, ekspor, atau penelitian dan pengembangan2.
  • Menerapkan sistem perpajakan teritorial (territorial income) bagi wajib pajak luar negeri, yaitu mengenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia2.
  • Memberlakukan pemotongan atau pemungutan pajak (withholding tax) bagi wajib pajak luar negeri, yaitu menunjuk pihak ketiga yang berkaitan dengan wajib pajak luar negeri sebagai pemotong atau pemungut pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia2.

Pendekatan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

  • Menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara-negara mitra, yaitu perjanjian yang mengatur alokasi hak pemungutan pajak antara dua negara atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berada di kedua negara tersebut1. Indonesia saat ini telah menandatangani P3B dengan 72 negara.
  • Menandatangani Pertukaran Informasi Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement/TIEA) dengan negara-negara mitra, yaitu perjanjian yang mengatur pertukaran informasi perpajakan antara dua negara untuk tujuan administrasi dan penegakan hukum perpajakan1. Indonesia saat ini telah menandatangani TIEA dengan 9 negara.
  • Menyepakati Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) dengan negara-negara mitra, yaitu kesepakatan yang mengatur pertukaran informasi keuangan secara otomatis antara otoritas pajak dari dua negara untuk tujuan transparansi dan pencegahan penghindaran pajak1. Indonesia saat ini telah menyepakati AEOI dengan 103 negara.

Sumber:
(1) Pengetahuan Dasar Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/index-belajar-pajak.
(2) Beranda | Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/.
(3) Pengertian Sistem Perpajakan, Syarat, Asas, Fungsi dan Jenis. https://www.gurupendidikan.co.id/sistem-perpajakan-indonesia/.
(4) Perpajakan: Pengertian, Manfaat dan Penerapannya – Harmony Accounting. https://www.harmony.co.id/blog/perpajakan/.

Baca Juga: