Tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki konsekuensi serius bagi wajib pajak, mulai dari denda administrasi hingga potensi penyitaan aset. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan terkait keterlambatan atau kelalaian pembayaran PBB tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2016. Berikut ini adalah sanksi-sanksi yang diberlakukan:
- Denda Administrasi: Wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar PBB dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB yang belum dibayar. Denda ini dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, dengan batas maksimal 24 bulan. Semakin lama pembayaran tertunda, semakin besar pula denda yang dikenakan.
- Surat Tagihan Pajak (STP): Jika PBB tidak dibayar setelah batas waktu yang ditentukan, otoritas pajak akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP ini berfungsi sebagai pengingat resmi serta langkah awal dalam penagihan pajak. Dalam beberapa kasus, STP juga bisa menjadi dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut.
- Penyitaan Aset: Apabila denda dan tunggakan pajak terus dibiarkan, aset yang terkait dengan PBB, seperti tanah atau bangunan, dapat disita oleh pihak berwenang. Penyitaan ini merupakan langkah penagihan lebih lanjut jika berbagai peringatan dan tagihan tetap tidak ditanggapi oleh wajib pajak.
- Tanda Penunggakan di Properti: Sebagai sanksi sosial, pihak berwenang juga dapat menandai properti yang menunggak pajak dengan plang, menyatakan bahwa pemiliknya menunggak pembayaran PBB. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tekanan sosial agar pemilik segera melunasi kewajiban pajaknya.
Untuk menghindari sanksi tersebut, pemerintah memberikan opsi keringanan denda jika wajib pajak memiliki alasan yang sah, misalnya karena bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya. Oleh karena itu, pemilik properti sangat disarankan untuk membayar PBB tepat waktu guna menghindari beban tambahan dan potensi risiko kehilangan aset.