Menu Tutup

Sejarah Amandemen UUD 1945 dan Tujuan Amandemen

Pengertian Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi di Indonesia. Amandemen dilakukan untuk merevisi bagian yang sudah ada dan menyempurnakan isi dari bagian undang-undang tersebut1.

Tujuan Amandemen UUD 1945

Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara2. Adapun tujuan amandemen secara lebih rinci adalah:

  • Memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalam UUD 1945
  • Membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurna UUD 1945
  • Menyelaraskan UUD 1945 dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi saat ini
  • Menyempurnakan aturan mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lainnya
  • Meningkatkan kualitas demokrasi, konstitusionalisme, dan supremasi hukum di Indonesia34

Urutan Sejarah Perubahan Amandemen UUD 1945

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. Amandemen yang terjadi pada UUD 1945 ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Berikut merupakan urutan sejarah perubahan amandemen UUD 1945.

  • Amandemen Pertama dilakukan pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 14 s.d 21 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR 1999. Hasil dari amandemen ini yaitu diterapkan 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 213.
  • Amandemen Kedua terjadi satu tahun setelahnya, yaitu tanggal 7 s.d 18 Agustus 2000 melalui Sidang Tahunan MPR. Hasil dari amandemen ini yaitu diterapkan sebanyak 16 pasal baru yang menggantikan pasal lama. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) s.d (4), Pasal 7A ayat (1) s.d (3), Pasal 7B ayat (1) s.d (3), Pasal 11 ayat (1) s.d (3), Pasal 22C ayat (1) s.d (4), Pasal 22D ayat (1) s.d (4), Pasal 22E ayat (1) s.d (6), Pasal 23 ayat (1) s.d (6), Pasal 23A ayat (1) s.d (2), Pasal 24 ayat (1) s.d (3), Pasal 24A ayat (1) s.d (2), Pasal 24B ayat (1) s.d (2), dan Pasal 24C ayat (1) s.d (2)3.
  • Amandemen Ketiga terjadi pada tahun berikutnya yaitu tanggal 1 s.d.9 November melalui Sidang Tahunan MPR. Hasil dari amandemen ini yaitu diterapkan sebanyak tujuh pasal baru yang menggantikan pasal lama. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 6 ayat (1), Pasal 6B ayat (1) s.d (3), Pasal 8 ayat (1) s.d (4), Pasal 11A ayat (1) s.d (2), Pasal 18 ayat (1) s.d (7), Pasal 18A ayat (1) s.d (2), dan Pasal 18B ayat (1) s.d (2)3.
  • Amandemen Keempat terjadi pada tahun 2002 tepatnya tanggal 1 s.d.11 Agustus melalui Sidang Tahunan MPR. Hasil dari amandemen ini yaitu diterapkan sebanyak 14 pasal baru yang menggantikan pasal lama. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (5), Pasal 7A ayat (4), Pasal 7B ayat (4), Pasal 9A, Pasal 10A, Pasal 18C, Pasal 22F, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 24D, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28I3.

Hasil Amandemen UUD 1945

Hasil dari amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan signifikan dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

  • Perubahan sistem pemerintahan dari semi-presidensial menjadi presidensial murni dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode3.
  • Perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari melalui MPR menjadi langsung oleh rakyat3.
  • Perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD3.
  • Pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia3.
  • Penguatan hak asasi manusia dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, perlindungan anak, perempuan, dan kelompok minoritas3.
  • Penguatan otonomi daerah dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah3.

Sumber:
(1) Amandemen UUD 1945: Tujuan – Perubahan dan Hasilnya – Haloedukasi. https://haloedukasi.com/amandemen-uud-1945.
(2) Amandemen Ketiga UUD 1945: Latar Belakang dan Perubahannya – KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/01000031/amandemen-ketiga-uud-1945–latar-belakang-dan-perubahannya.
(3) Tujuan Amandemen UUD 1945, Hasil, & Urutan Sejarah Perubahannya – Tirto.ID. https://tirto.id/tujuan-amandemen-uud-1945-hasil-urutan-sejarah-perubahannya-gkaE.
(4) Tujuan Amandemen UUD 1945 dan Sejarahnya, Ketahui Alasan Perubahannya. https://www.liputan6.com/hot/read/5021269/tujuan-amandemen-uud-1945-dan-sejarahnya-ketahui-alasan-perubahannya.
(5) Amandemen UUD 1945: Daftar Pasal yang Mengalami Perubahan. https://kumparan.com/berita-update/amandemen-uud-1945-daftar-pasal-yang-mengalami-perubahan-1v0k05aYl9K.

Baca Juga: