Sifat Melawan Hukum : Pengertian, Paham-paham, Perbuatan Hukum Menurut KUHP dan Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana

Pengertian Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah wederrechtelijk (weder = bertentangan dengan, melawan; recht = hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik cupla.

Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena sebagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum.

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara.

  1. Tindak pidana yang dtuduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
  2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusannya;

Dikatakan Seanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit prosese itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkan sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaan dan harus di buktikan. Ini pekerjakan yang cukup sulit.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar sehimgga tidak terjadi eignticthing seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan eigenricthing sanagat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan pelaku kejahatan.

Hukum pidana dikenal sebagai ultium remedium atau sebagai alat terkhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidak-tidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.