Argumen pengritik hak cipta

Setelah undang-undang itu punya wujud nyata, ternyata justru tidak semua pihak sepakat dengan adanya undang-undang hak cipta ini. Kritikan-kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.

Karena itulah muncul reaksi terhadap undangundang hak cipta ini dari tengah khalayak. Di antara alasan untuk menentang hak cipta ini antara lain :

1. Mengekang Kesempatan Belajar

Yang paling depan adalah kalangan akademisi. Mereka keberatan dengan adanya undang-undang hak cipta ini karena dianggap mengurangi ruang gerak mereka dalam belajar dan mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan.

Sebab nyaris semua ilmu tertulis di buku, sedangkan buku ini milik para pengusaha. Masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan ilmu kecuali harus membeli dengan harga yang seringkali tidak terkangkau.

Sudah lazim di kalangan kampus dan para akademisi mengutip isi suatu buku dalam makalah dan tulisan ilmiyah mereka. Namun kalau semua kutipan dari buku harus dilakukan dengan seizin dari penerbit secara tertulis, maka dunia pendidikan akan kembali memasuki zaman kegelapan.

2. Monopoli Produk

Dalam perkembangan berikutnya, hak cipta dan hak paten ini berkembang ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi.

Dan otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau dihukum baik dilarang berproduksi, didenda atau hukum kurungan.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakt dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak.

Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas telihat unsur ketidak-adilannya.

Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.