Pemberontakan PKI Madiun: Upaya Gagal untuk Menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia

Pada tahun 1948, Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Nusantara. Di tengah-tengah perjuangan tersebut, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pemberontakan ini berpusat di kota Madiun, Jawa Timur, dan berlangsung dari 18 September hingga 19 Desember 1948. Pemberontakan ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, karena menunjukkan adanya konflik ideologi dan kepentingan antara kelompok nasionalis dan komunis dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Latar Belakang Pemberontakan

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Faktor utama adalah ketidakpuasan FDR terhadap kebijakan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. FDR menilai bahwa pemerintah RI terlalu lunak dan kompromis terhadap Belanda, terutama setelah menandatangani Perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Belanda atas sebagian besar wilayah Indonesia, dan membatasi wilayah RI hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian ini juga mengharuskan RI untuk membubarkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menggantinya dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) yang lebih kecil dan terorganisir.

FDR menolak Perjanjian Renville dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Indonesia. FDR juga menuntut agar pemerintah RI menerapkan program reforma agraria, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dan pembentukan negara demokrasi rakyat ala Uni Soviet. FDR mengkritik pemerintah RI yang dianggap berhaluan kanan dan borjuis, serta mendukung kepentingan kaum kapitalis dan feodal.

Faktor lain yang memicu pemberontakan adalah kedatangan Musso, salah satu tokoh PKI yang telah lama berada di Uni Soviet, pada Agustus 1948. Musso datang dengan membawa konsep politik “Jalan Baru” yang menyerukan agar PKI menjadi partai tunggal yang memimpin revolusi sosialis di Indonesia. Musso juga mendorong agar FDR bersatu di bawah kepemimpinan PKI, dan menyingkirkan unsur-unsur non-komunis dari tubuh FDR. Musso berambisi untuk menggulingkan pemerintah RI dan mendirikan Republik Soviet Indonesia.

Faktor lain yang memperkeruh suasana adalah adanya pembunuhan dan penculikan beberapa tokoh militer dan politik yang berafiliasi dengan FDR di Surakarta selama Juli-September 1948. Pembunuhan dan penculikan ini diduga dilakukan oleh kelompok anti-komunis yang ingin mengeliminasi pengaruh FDR di Jawa Tengah. Korban-korban pembunuhan dan penculikan ini antara lain adalah Slamet Widjaja dan Pardijo (anggota PKI), Mayor Isman (komandan Divisi Siliwangi), Mayor Soetarjo (komandan Brigade IV), Mayor Soeripno Maruto (komandan Brigade V), Letkol Darusman (komandan Brigade VI), Letkol Soengkono (komandan Brigade VII), Letkol Imam Syafei (komandan Brigade VIII), Mayor Soeripno Maruto (komandan Brigade V), Letkol Darusman (komandan Brigade VI), Letkol Soengkono (komandan Brigade VII), Letkol Imam Syafei (komandan Brigade VIII), dan Mayor Jenderal Gatot Soebroto (panglima Divisi Siliwangi).

Kronologi Pemberontakan

Pemberontakan PKI Madiun dimulai pada 18 September 1948, ketika Musso dan Soemarsono, seorang mantan gubernur militer Jawa Timur, mengumumkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Baru (KNIB) di Madiun. KNIB mengklaim sebagai pemerintah revolusioner yang sah, dan menuntut agar Sukarno dan Hatta menyerahkan kekuasaan kepada mereka. KNIB juga mengeluarkan sejumlah dekrit, antara lain:

• Mendeklarasikan bahwa PKI adalah partai tunggal yang berkuasa di Indonesia.
• Menyatakan bahwa semua partai politik dan organisasi massa lainnya harus berafiliasi dengan PKI atau dibubarkan.
• Menyatakan bahwa semua anggota TNI harus bersumpah setia kepada PKI atau dikeluarkan dari dinas militer.
• Menyatakan bahwa semua tanah, perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan asing menjadi milik negara.
• Menyatakan bahwa semua orang yang menentang revolusi sosialis akan dihukum mati.

Pemberontakan ini didukung oleh sebagian besar anggota FDR di Jawa Timur, termasuk sejumlah komandan militer dan laskar. Pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan sekitarnya, serta beberapa kota lain seperti Magetan, Ponorogo, Ngawi, Caruban, dan Kediri. Pemberontak juga melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap penduduk sipil yang dianggap sebagai musuh revolusi. Beberapa tokoh nasionalis yang menjadi korban pemberontak antara lain adalah Brigjen Sungkono (panglima Divisi Brawijaya), Kolonel Suprapto (wakil panglima Divisi Brawijaya), Kolonel Soengkono (komandan Brigade VII), Mayor Jenderal Gatot Soebroto (panglima Divisi Siliwangi), dan Mayor Isman (komandan Brigade IV).

Pemerintah RI segera menanggapi pemberontakan ini dengan mengirim pasukan TNI untuk menumpas pemberontak. Presiden Sukarno juga mengeluarkan pidato radio yang mengecam pemberontakan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, dan meminta rakyat untuk tetap setia kepada pemerintah RI. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel A.H. Nasution berhasil merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh pemberontak dalam waktu beberapa minggu. Pada 30 November 1948, pasukan TNI berhasil memasuki kota Madiun dan mengakhiri pemberontakan. Sebagian besar pemimpin dan anggota pemberontak ditangkap atau tewas dalam pertempuran. Musso sendiri tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI pada 31 Oktober 1948.

Dampak Pemberontakan

Pemberontakan PKI Madiun memiliki dampak yang signifikan bagi perjalanan sejarah Indonesia. Dampak positifnya adalah memperkuat solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Belanda. Pemberontakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah RI mampu mengatasi tantangan internal dengan tegas dan efektif. Pemberontakan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Belanda untuk mengadakan perundingan dengan RI di Meja Bundar pada tahun 1949.

Dampak negatifnya adalah menimbulkan korban jiwa yang banyak, baik di kalangan militer maupun sipil. Pemberontakan ini juga meninggalkan trauma dan luka bagi keluarga-keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya akibat kekerasan pemberontak. Pemberontakan ini juga menimbulkan kecurigaan dan permusuhan antara kelompok nasionalis dan komunis di Indonesia, yang berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.