Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Mataram merupakan dua entitas politik penting dalam sejarah Jawa pada abad ke-16 dan ke-17. Keduanya memiliki hubungan yang kompleks, melibatkan aliansi, pernikahan politik, dan konflik kekuasaan. Artikel ini akan membahas secara mendalam hubungan antara Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Mataram, serta dampaknya terhadap perkembangan politik di Jawa.
Latar Belakang Kesultanan Cirebon
Kesultanan Cirebon didirikan pada awal abad ke-15 oleh Pangeran Walangsungsang, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Kesultanan ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Cirebon menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama, dengan pengaruh yang meluas hingga ke pedalaman Jawa.
Latar Belakang Kerajaan Mataram
Kerajaan Mataram Islam didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Panembahan Senapati. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai sebagian besar wilayah Jawa. Ambisi Sultan Agung untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram membawa kerajaan ini terlibat dalam berbagai ekspansi militer dan diplomasi politik.
Hubungan Awal antara Cirebon dan Mataram
Pada awalnya, hubungan antara Cirebon dan Mataram bersifat damai dan saling menguntungkan. Kedua kerajaan menjalin aliansi melalui pernikahan politik. Panembahan Ratu II dari Cirebon menikah dengan putri Sultan Agung dari Mataram, memperkuat ikatan keluarga antara kedua kerajaan. Selain itu, Cirebon berperan sebagai perantara dalam penyebaran Islam dan budaya Jawa ke wilayah barat, termasuk Banten dan Sumedang.
Perubahan Dinamika Politik
Seiring waktu, dinamika politik antara Cirebon dan Mataram mengalami perubahan. Setelah wafatnya Panembahan Ratu II, Mataram mulai memperluas pengaruhnya atas Cirebon. Pada tahun 1666, Panembahan Ratu II dituduh bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan Mataram, yang mengakibatkan penahanannya oleh Mataram dan wafat di Surakarta pada 1667. Setelah kematiannya, Mataram mengambil alih Kerajaan Cirebon secara sepihak, memicu kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Ageng Tirtayasa membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Akibatnya, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi tiga bagian, masing-masing dengan sultan yang berkuasa. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kesultanan Cirebon.
Dampak Perpecahan Kesultanan Cirebon
Perpecahan Kesultanan Cirebon menjadi tiga bagian—Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Panembahan Cirebon—melemahkan posisi politik Cirebon di Jawa. Masing-masing kesultanan memiliki wilayah dan kekuasaan sendiri, yang seringkali menimbulkan persaingan internal. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. VOC memanfaatkan konflik antara ketiga penguasa Cirebon untuk memperluas pengaruhnya, memberikan dukungan kepada salah satu pihak dengan imbalan konsesi ekonomi dan politik.
Kesimpulan
Hubungan antara Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Mataram mencerminkan kompleksitas politik Jawa pada abad ke-16 dan ke-17. Meskipun awalnya bersifat damai dan saling menguntungkan, perubahan dinamika kekuasaan dan ambisi politik menyebabkan konflik dan perpecahan. Perpecahan Kesultanan Cirebon menjadi tiga bagian melemahkan kekuatan politiknya, membuka jalan bagi intervensi kekuatan asing seperti VOC. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap intervensi eksternal dalam menjaga kedaulatan suatu bangsa.
Referensi:
- Sindonews. (2023). Sejarah Kesultanan Cirebon: Letak, Asal Usul, Masa Kejayaan, Keruntuhan, serta Peninggalannya. Diakses dari https://daerah.sindonews.com/read/1212299/174/sejarah-kesultanan-cirebon-letak-asal-usul-masa-kejayaan-keruntuhan-serta-peninggalannya-1695870570?showpage=all
- Wislah. (2023). Sejarah Kerajaan Cirebon: Dari Masa Sunan Gunung Jati sampai Kemerdekaan. Diakses dari https://wislah.com/sejarah-kerajaan-cirebon-dari-masa-sunan-gunung-jati-sampai-kemerdekaan/