Menu Tutup

APBD: Pengertian, Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme

Muallif
Shopee Flash Sale

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember12.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah3. APBD merupakan instrumen untuk mewujudkan otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat4.

Fungsi APBD

APBD memiliki enam fungsi utama, yaitu1:

  • Fungsi otorisasi, yaitu fungsi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
  • Fungsi perencanaan, yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBD harus selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah daerah serta rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
  • Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. APBD harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hasil pelaksanaan APBD harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
  • Fungsi alokasi, yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. APBD harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya.
  • Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan secara adil dan merata di antara masyarakat. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok miskin dan rentan.
  • Fungsi stabilitasi, yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. APBD harus mampu mengantisipasi dampak dari fluktuasi ekonomi makro, seperti inflasi, deflasi, resesi, atau krisis.

Struktur APBD

Dasar Hukum APBD

APBD disusun berdasarkan dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, keuangan daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Beberapa dasar hukum APBD antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Mekanisme Penyusunan APBD

APBD disusun melalui mekanisme yang melibatkan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta partisipasi masyarakat. Mekanisme penyusunan APBD meliputi beberapa tahapan, yaitu:

  • Penyusunan Rancangan Awal APBD (RAPBD), yaitu tahapan dimana pemerintah daerah menyusun rancangan awal APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama dengan DPRD. RAPBD harus memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta indikator kinerja dari setiap program dan kegiatan.
  • Penyampaian RAPBD kepada DPRD, yaitu tahapan dimana kepala daerah menyampaikan RAPBD beserta nota keuangannya kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Penyampaian RAPBD harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November tahun sebelum tahun anggaran.
  • Pembahasan RAPBD oleh DPRD, yaitu tahapan dimana DPRD membahas RAPBD bersama dengan pemerintah daerah melalui rapat-rapat kerja, rapat-rapat badan anggaran (Banggar), rapat-rapat komisi, rapat-rapat fraksi, rapat-rapat gabungan, dan rapat-rapat paripurna. Pembahasan RAPBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.
  • Penetapan RAPBD menjadi APBD, yaitu tahapan dimana DPRD menetapkan RAPBD menjadi APBD melalui persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dalam bentuk Perda. Penetapan APBD harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum tahun anggaran.
  • Pelaksanaan APBD, yaitu tahapan dimana pemerintah daerah melaksanakan APBD sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBD harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat, transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, ekonomis, dan berkeadilan.
  • Pengawasan APBD, yaitu tahapan dimana pemerintah daerah melakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah dan unit pengawas internal lainnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK dan masyarakat. Pengawasan APBD bertujuan untuk menjamin kepatuhan, kewajaran, dan ketercapaian kinerja dari pelaksanaan APBD.
  • Pertanggungjawaban APBD, yaitu tahapan dimana pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban APBD harus memuat laporan realisasi anggaran, laporan perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), laporan neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja. Laporan pertanggungjawaban APBD harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun setelah tahun anggaran.

Sumber:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Wikipedia bahasa Indonesia …. https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah.
(2) Portal Data SIKD – Kemenkeu. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.
(3) APBD: Pengertian, Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/.
(4) APBD : Pengertian, Fungsi, Tujuan, Sumber dan Contoh. https://www.gurupendidikan.co.id/apbd/.

Shopee Flash Sale
Posted in Ragam

Artikel Lainnya