Pemimpin dalam Islam adalah hal yang sangat penting, karena pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi umatnya. Dalam konteks negara, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyatnya, termasuk umat Islam dan non-Muslim.
Hukum memilih pemimpin non-Muslim dalam Islam merupakan hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut haram, ada yang membolehkan, dan ada juga yang membolehkan dengan syarat.
Pendapat yang mengharamkan
Pendapat yang mengharamkan memilih pemimpin non-Muslim didasarkan pada beberapa dalil, antara lain:
- Qs. Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”
Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Hal ini karena orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat Islam.
- Hadits Nabi Muhammad SAW:
“Tidak boleh seorang muslim menjadi pembantu bagi orang musyrik dan tidak boleh seorang muslim menikahi wanita musyrik.”
Hadits ini juga menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh berhubungan dengan orang-orang musyrik, termasuk dalam hal kepemimpinan.
Pendapat yang memperbolehkan
Pendapat yang memperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim didasarkan pada beberapa dalil, antara lain:
- Qs. Al-Anfaal ayat 62 yang berbunyi:
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka tunduklah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berdamai dengan orang-orang kafir jika mereka menghendaki perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan perdamaian dan toleransi, termasuk dalam hal kepemimpinan.
- Hadits Nabi Muhammad SAW:
“Jika seorang muslim berdamai dengan orang musyrik, maka damainya tidak boleh melanggar syariat Islam.”
Hadits ini menegaskan bahwa perdamaian dengan orang-orang musyrik haruslah didasarkan pada syariat Islam. Hal ini berarti bahwa pemimpin non-Muslim haruslah menghormati syariat Islam.
Pendapat yang memperbolehkan dengan syarat
Pendapat yang memperbolehkan dengan syarat merupakan pendapat yang moderat, yang membolehkan memilih pemimpin non-Muslim dengan syarat tertentu, antara lain:
- Pemimpin tersebut tidak memusuhi umat Islam.
- Pemimpin tersebut tidak memiliki sifat-sifat tercela yang digambarkan dalam Al-Qur’an.
- Pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjamin kemaslahatan umat Islam.
Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dan mencegah pemimpin non-Muslim untuk menyalahgunakan kekuasaannya.