Perumusan kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik, di mana para pembuat kebijakan menentukan masalah yang ingin diselesaikan, mengidentifikasi alternatif solusi, dan memilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam proses perumusan kebijakan, informasi adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional, efektif, dan efisien. Informasi apa saja yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan? Berikut adalah beberapa jenis informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan:
Informasi tentang situasi dan konteks masalah
Informasi ini berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi masalah kebijakan. Informasi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk memahami latar belakang, sebab-akibat, dampak, dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah kebijakan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti data statistik, survei, studi kasus, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain.
Informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan
Informasi ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menetapkan arah, prioritas, indikator, dan standar kinerja kebijakan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti visi dan misi organisasi, dokumen perencanaan strategis, dokumen hukum, kebijakan sebelumnya, dan lain-lain.
Informasi tentang alternatif solusi dan implikasinya
Informasi ini berkaitan dengan pilihan-pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah kebijakan, beserta kelebihan, kekurangan, biaya, dan manfaatnya. Informasi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk melakukan perbandingan, penilaian, dan pemilihan opsi kebijakan yang paling sesuai dengan tujuan dan sasaran. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti analisis kebijakan, studi kelayakan, simulasi, proyeksi, uji coba, dan lain-lain.
Informasi tentang proses dan mekanisme pelaksanaan kebijakan
Informasi ini berkaitan dengan cara-cara dan alat-alat yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, baik secara teknis maupun administratif. Informasi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan langkah-langkah, prosedur, anggaran, sumber daya, tanggung jawab, dan koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti rencana aksi, pedoman, standar operasional, peraturan, kontrak, dan lain-lain.
Informasi tentang dampak dan hasil kebijakan
Informasi ini berkaitan dengan efek dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Informasi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, penilaian, dan perbaikan kebijakan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan, audit, evaluasi, umpan balik, keluhan, dan lain-lain.
Informasi-informasi di atas tidaklah lengkap dan mutlak, tetapi dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses kebijakan.