Latar Belakang
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu sejak tahun 1959 hingga 1966. Sistem ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai reaksi terhadap kegagalan Demokrasi Liberal yang dianggap terlalu banyak mengandalkan parlemen dan partai politik. Demokrasi Terpimpin menekankan peran Presiden sebagai pemimpin tunggal yang berhak menetapkan kebijakan-kebijakan nasional tanpa harus melalui persetujuan parlemen1.
Salah satu bidang yang menjadi fokus Presiden Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin adalah bidang ekonomi. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti inflasi, defisit anggaran, utang luar negeri, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia2.
Pembahasan
Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin:
Pembentukan Bappenas
Pada tanggal 15 Agustus 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) sebagai lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang dan tahunan. Depernas dipimpin oleh Moh Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti nama Depernas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah
- Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
- Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS
Salah satu hasil kerja Bappenas adalah Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang merupakan rencana pembangunan delapan tahun (1961-1969) yang mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan kebudayaan. PPSB bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang merupakan ideologi resmi negara pada masa itu.
Devaluasi Mata Uang Rupiah
Pada tanggal 25 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan keputusan mengenai devaluasi mata uang rupiah dengan nilai sebagai berikut:
- Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50
- Uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 100
- Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000
Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi yang disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat tanpa didukung oleh produksi barang dan jasa. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah meningkat. Namun usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi. Para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut dan terjadi gejolak sosial akibat penurunan daya beli masyarakat.
Deklarasi Ekonomi
Pada tanggal 5 Juli 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi sebagai salah satu bentuk Manifesto Politik (Manipol) yang merupakan pedoman politik negara pada masa itu. Deklarasi Ekonomi berisi tujuh butir yang mencerminkan sikap dan arah kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu:
- Menolak sistem ekonomi liberal dan kapitalis
- Menolak sistem ekonomi sosialis dan komunis
- Menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila
- Mendorong koperasi sebagai bentuk usaha bersama rakyat
- Melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang merugikan kepentingan nasional
- Meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang
- Mengutamakan pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertinggal
Deklarasi Ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, Deklarasi Ekonomi menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, modal, dan teknologi, serta adanya tekanan politik dan militer dari dalam dan luar negeri.
Peleburan Bank
Pada tanggal 13 Desember 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1965 tentang Peleburan Bank-Bank Swasta Nasional. Keputusan ini mengatur bahwa semua bank swasta nasional yang memiliki modal di bawah Rp 25 juta harus dilebur menjadi satu bank yang bernama Bank Umum Nasional (BUN). Bank-bank swasta nasional yang memiliki modal di atas Rp 25 juta harus dilebur menjadi lima bank yang mewakili lima golongan politik, yaitu:
- Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk golongan Nasionalis
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk golongan Agama
- Bank Negara Indonesia Unit II (BNI II) untuk golongan Komunis
- Bank Dagang Negara (BDN) untuk golongan Katolik
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) untuk golongan Protestan
Kebijakan ini diambil untuk mengatasi masalah perbankan yang dianggap tidak sehat dan tidak efisien. Dengan peleburan bank, diharapkan terjadi penyederhanaan sistem perbankan, peningkatan pengawasan pemerintah, dan penyaluran kredit sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, menurunnya kualitas pelayanan bank, dan meningkatnya korupsi dan kolusi di sektor perbankan.
Kesimpulan
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Pada masa itu, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang memerlukan penanganan serius. Presiden Soekarno mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi yang cukup dikenal adalah pembentukan Bappenas, devaluasi mata uang rupiah, Deklarasi Ekonomi, dan peleburan bank. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat memberikan hasil yang optimal dan malah menimbulkan berbagai masalah baru di bidang ekonomi.
Sumber:
(1) Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/200000769/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.
(2) 5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. https://haloedukasi.com/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.
(3) Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/200000769/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.
(4) 5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. https://haloedukasi.com/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.
(5) Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/200000769/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.
(6) 5 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. https://haloedukasi.com/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.