Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, kehendak rakyat, dan keadilan sosial. Demokrasi juga menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan persamaan hak bagi semua warga negara. Demokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatif.
Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan asing.
Apa landasan demokrasi Pancasila? Landasan demokrasi Pancasila dapat dilihat dari lima sila tersebut. Berikut adalah penjelasannya:
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama mengandung nilai-nilai religius yang menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan keyakinannya sesuai dengan hati nuraninya. Sila ini juga menjamin bahwa negara tidak akan memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada rakyatnya. Sila ini juga mengajarkan bahwa manusia harus bersikap toleran dan menghargai keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi penghargaan terhadap martabat dan hak-hak setiap manusia. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera, sejahtera, dan sejahtera tanpa diskriminasi atau penindasan. Sila ini juga menjamin bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, ras, etnis, jenis kelamin, atau golongan. Sila ini juga mengajarkan bahwa manusia harus bersikap adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sila ketiga mengandung nilai-nilai nasionalisme yang menjadi landasan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang besar dan beragam. Sila ini juga menjamin bahwa negara harus menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya dari ancaman luar maupun dalam negeri. Sila ini juga mengajarkan bahwa manusia harus bersikap patriotik dan cinta tanah air.
Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat mengandung nilai-nilai politik yang menjadi prinsip bagi pemerintahan demokratis di Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau lembaga lainnya. Sila ini juga menjamin bahwa negara harus menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat deliberatif atau partisipatif yang melibatkan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Sila ini juga mengajarkan bahwa manusia harus bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak-hak politiknya.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima mengandung nilai-nilai ekonomi yang menjadi tujuan bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hasil kerja yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya. Sila ini juga menjamin bahwa negara harus memberikan fasilitas dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sila ini juga mengajarkan bahwa manusia harus bersikap solidaritas dan gotong royong dalam mencapai keadilan sosial.