Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merpakan hasil perjuangan dan pemikiran para founding fathers yang menggambarkan cita-cita dan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Penyelenggaraan pemerintahan negara adalah proses pengaturan dan pengelolaan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus dilakukan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan negara juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi:
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala hukum dan keadilan. Nilai ini juga menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nilai ini juga mengajarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai ini diwujudkan dengan cara:
- Menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang mengandung sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaannya.
- Menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Menyelenggarakan pendidikan agama bagi siswa sesuai dengan agama yang dianutnya.
- Menyediakan fasilitas ibadah bagi umat beragama di tempat-tempat umum.
- Menjalin kerjasama antar lembaga keagamaan dalam rangka memajukan kesejahteraan umat.
- Menangani konflik antar agama dengan cara damai dan adil.
Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini juga menghormati hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak membedakan ras, etnis, agama, golongan, atau jenis kelamin. Nilai ini juga menuntut adanya keadilan dan peradaban yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai ini diwujudkan dengan cara:
- Menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia.
- Menegakkan hukum secara tegas dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang melanggar hak asasi manusia.
- Memberantas segala bentuk penindasan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional melalui berbagai mekanisme demokratis.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Membina hubungan internasional yang berdasarkan pada persahabatan dan saling menghormati.
Nilai Persatuan Indonesia
Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Nilai ini juga menunjukkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai ini juga mengajarkan sikap nasionalisme, patriotisme, dan loyalitas terhadap negara dan bangsa. Nilai ini juga mendorong kerjasama dan solidaritas antar sesama warga negara dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai ini diwujudkan dengan cara:
- Menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan kesatuan wilayah negara.
- Menyelenggarakan sistem pemerintahan yang berbentuk negara kesatuan dengan otonomi daerah.
- Mengembangkan semangat kebangsaan melalui penggunaan bahasa nasional, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera merah putih.
- Menyelenggarakan upacara bendera, hari besar nasional, dan peringatan sejarah sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan perjuangan bangsa.
- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Mempertahankan identitas budaya lokal yang beragam sebagai bagian dari kekayaan bangsa.
Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Nilai ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara. Nilai ini juga mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Nilai ini juga menghargai peran lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud partisipasi politik masyarakat.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai ini diwujudkan dengan cara:
- Menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah.
- Menyelenggarakan sistem check and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
- Menyelenggarakan mekanisme konsultasi publik, rapat dengar pendapat, referendum, atau inisiatif rakyat dalam menetapkan kebijakan publik.
- Menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
- Mendorong pembentukan partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana demokrasi.
- Membangun budaya politik yang demokratis, toleran, kritis, dan bertanggung jawab.
Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini juga menuntut adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Nilai ini juga menekankan perlunya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat. Nilai ini juga mengharuskan adanya penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai ini diwujudkan dengan cara:
- Menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
- Mengalokasikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk mendukung pembangunan daerah.
- Mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, energi, dan infrastruktur.
- Memberikan bantuan sosial, subsidi, dan insentif bagi masyarakat miskin, petani, nelayan, buruh, pengusaha kecil, dan pelaku ekonomi kreatif.
- Menyelenggarakan program perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan.
- Mendorong pemberdayaan perempuan, anak, penyandang disabilitas, kaum minoritas, dan kelompok-kelompok lain yang rentan diskriminasi.
- Menghormati dan melestarikan hak-hak masyarakat adat, budaya lokal, dan kearifan tradisional.
Sumber:
(1) Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan …. https://serupa.id/nilai-nilai-pancasila-dalam-kerangka-praktik-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/.
(2) Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/190000369/nilai-nilai-pancasila-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-negara.
(3) Rangkuman PPKn Kelas 10 BAB 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam …. https://www.sinau-thewe.com/2021/11/rangkuman-ppkn-kelas-10-bab-1-nilai.html.
(4) Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia …. https://kumparan.com/berita-hari-ini/nilai-nilai-pancasila-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia-1urOeth9B93.
(5) Catat! Ini Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Pemerintahan Negara …. https://edukasi.okezone.com/read/2021/09/16/624/2472220/catat-ini-nilai-nilai-pancasila-dalam-praktik-pemerintahan-negara.