Politik demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Politik demokrasi juga menghormati keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat, serta menjamin keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.
Sejarah perkembangan politik demokrasi
Politik demokrasi berasal dari kata Yunani “demos”, yang berarti rakyat, dan “kratos”, yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Perikles. Mereka mengajarkan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada kehendak rakyat yang cerdas dan rasional.
Namun, sistem demokrasi tidak selalu berjalan mulus di dunia. Banyak negara yang mengalami penjajahan, penindasan, atau korupsi oleh penguasa yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh negara yang mengalami masa-masa sulit dalam sejarah politiknya adalah Mesir kuno, Yunani kuno, Prancis kuno, Inggris kolonialisme, Amerika Serikat perang dunia pertama dan kedua, Jepang perang dunia kedua dan korea Utara perang kemerdekaan.
Pada abad ke-20, banyak negara yang mengalami revolusi sosial atau politik yang menuntut reformasi atau perubahan sistem pemerintahan. Beberapa contoh negara yang mengalami revolusi sosial atau politik adalah Rusia 1917 (bolchevik), Italia 1922 (fascisme), Jerman 1933 (nazisme), China 1949 (komunisme), Indonesia 1945 (kolonialisme Belanda), Vietnam 1954 (komunisme), Korea Selatan 1987 (komunisme), dan Timor Leste 1999 (komunisme).
Pada abad ke-21, banyak negara yang mengalami transisi dari sistem demokrasi konvensional atau liberal ke sistem demokrasi baru atau alternatif. Beberapa contoh negara yang mengalami transisi adalah Singapura 1965 (demokrasi multirata-rata), Taiwan 1987 (demokrasi multipartai), Hong Kong 1997 (demokrasi multipartai), Malaysia 1957 (demokrasi konvensional), Thailand 1932 (demokrasi konvensional), Filipina 1986 (demokrasi konvensional), dan India 1950 (demokrasi konvensional).
Jenis-jenis politik demokrasi
Politik demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Berikut adalah beberapa jenis politik demokrasi:
- Demokrasi langsung: jenis politik demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum atau referendum. Contoh negara dengan sistem demokrasi langsung adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang.
- Demokrasi tidak langsung: jenis politik demokrasi di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan tetapi melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti parlemen atau badan legislatif. Contoh negara dengan sistem demokrasi tidak langsung adalah India, Indonesia, Malaysia, Thailand.
- Demokrasi campuran: jenis politik demokrasi di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti parlemen atau badan legislatif. Contoh negara dengan sistem demokrasi campuran adalah Brasil, Spanyol, Italia.
- Demokrasi deliberatif: jenis politik demokrasi di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi, debat, atau musyawarah yang bersifat rasional, kritis, dan kreatif. Contoh negara dengan sistem demokrasi deliberatif adalah Finlandia, Norwegia, Denmark.
- Demokrasi partisipatif: jenis politik demokrasi di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai cara seperti protes, demonstrasi, kampanye, atau aksi sosial yang bersifat aktif, kritis, dan proaktif. Contoh negara dengan sistem demokrasi partisipatif adalah Brasil, Argentina, Kolombia.
- Demokrasi transformatif: jenis politik demokrasi di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai cara seperti reformasi, revolusi, atau perubahan radikal yang bersifat radikal, kontroversial, dan kontemporer. Contoh negara dengan sistem demokrasi transformatif adalah Venezuela, Bolivia, Suriname.
Faktor-faktor yang mempengaruhi politik demokrasi
Politik demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi politik demokrasi:
- Faktor internal: faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri seperti kondisi sosial ekonomi politik budaya hukum pendidikan agama media massa dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sikap perilaku partisipasi pemilih pemimpin dan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses politik.
- Faktor eksternal: faktor-faktor yang berasal dari luar negeri seperti hubungan internasional perdagangan global lingkungan global teknologi global dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi peluang tantangan ancaman dan kerjasama antara negara-negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik.
Tantangan dan ancaman bagi politik demokrasi
Politik demokrasi menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Berikut adalah beberapa tantangan dan ancaman bagi politik demokrasi:
- Tantangan globalisasi: tantangan globalisasi adalah proses integrasi ekonomi sosial budaya politik hukum pendidikan agama media massa dan lain-lain yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Tantangan globalisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi politik demokrasi. Dampak positifnya adalah meningkatnya akses informasi komunikasi kerjasama multilateralisme dan perdamaian. Dampak negatifnya adalah menimbulkan ketimpangan kemiskinan korupsi radikalisme terorisme dan konflik.
- Ancaman populisme: ancaman populisme adalah gerakan atau partai politik yang menekankan pada kepentingan rakyat sebagai satu kesatuan homogen tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan individu kelompok atau golongan. Ancaman populisme dapat membawa dampak negatif bagi politik demokrasi. Dampak negatifnya adalah mengabaikan hak asasi manusia kebebasan berpendapat hak militer otoritas elit dan pluralisme.
- Ancaman radikalisme: ancaman radikalisme adalah gerakan atau kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa menghormati hukum atau norma-norma sosial. Ancaman radikalisme dapat membawa dampak negatif bagi politik demokrasi. Dampak negatifnya adalah merusak fasilitas infrastruktur lingkungan hidup hak sipil hak agama dan toleransi.