Pemilu adalah salah satu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di berbagai tingkatan pemerintahan. Pemilu juga merupakan salah satu indikator kesehatan demokrasi dan keadilan sosial di suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Asas Penyelenggaraan Pemilu
Asas penyelenggaraan pemilu adalah dasar hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Asas tersebut adalah:
- Langsung: artinya pemilih harus memberikan suara secara langsung kepada calon-calon yang dipilihnya, tanpa melalui perantara atau wakil.
- Umum: artinya setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- Bebas: artinya rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.
- Rahasia: artinya penyelenggara pemilu harus menjaga kerahasiaan suara pemilih dan hasil pemilihan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Jujur: artinya penyelenggara pemilu harus bertindak jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta tidak melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.
- Adil: artinya penyelenggara pemilu harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, tanpa membeda-bedakan atau mengecualikan siapa pun.
Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
Prinsip penyelenggaraan pemilu adalah pedoman atau acuan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan. Prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Prinsip tersebut adalah:
- Mandiri: artinya penyelenggara pemilu harus memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Profesional: artinya penyelenggara pemilu harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan standar etika dan kode perilaku yang berlaku.
- Akuntabel: artinya penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka kepada masyarakat.
- Efektif: artinya penyelenggara pemilu harus mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan optimal.
- Efisien: artinya penyelenggara pemilu harus mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Tujuan Penyelenggaraan Pemilu
Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah alasan atau maksud dari penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di berbagai tingkatan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UU Pemilu. Tujuan tersebut adalah:
- Menjamin kualitas demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berorganisasi.
- Menjamin kualitas pemilihan, yaitu proses pemilihan yang berdasarkan pada asas-asas, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- Menjamin kualitas hasil pemilihan, yaitu hasil pemilihan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- Menjamin kualitas pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada hasil pemilihan yang sah dan demokratis.