Politik hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara politik dan hukum dalam masyarakat. Politik hukum juga mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kepentingan, ideologi, dan kekuasaan politik. Politik hukum memiliki beberapa sifat yang dapat diidentifikasi, antara lain:
Sifat normatif
Sifat normatif adalah sifat yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Politik hukum memiliki sifat normatif karena ia menetapkan standar-standar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam berpolitik dan berhukum. Politik hukum juga mengkritisi dan mengevaluasi apakah suatu sistem politik dan hukum sesuai dengan nilai-nilai universal, seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan.
Sifat empiris
Sifat empiris adalah sifat yang berkaitan dengan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang dapat diamati dan diuji secara ilmiah. Politik hukum memiliki sifat empiris karena ia menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi-informasi tentang politik dan hukum. Politik hukum juga membandingkan dan mengkontraskan hasil-hasil penelitian dari berbagai perspektif teoritis dan praktis.
Sifat kritis
Sifat kritis adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanyakan, menantang, dan mengkritisi suatu sistem politik dan hukum secara logis, rasional, dan objektif. Politik hukum memiliki sifat kritis karena ia tidak hanya menerima informasi-informasi yang ada sebagai benar-benar, tetapi juga mencari tahu asal-usulnya, tujuannya, implikasinya, dan alternatif-alternatifnya. Politik hukum juga tidak hanya menghormati otoritas-otoritas yang berwenang dalam politik dan hukum, tetapi juga mengekspos kelemahan-kelemahan mereka.
Sifat interdisipliner
Sifat interdisipliner adalah sifat yang berkaitan dengan kerjasama antara berbagai disiplin ilmu dalam mempelajari politik dan hukum. Politik hukum memiliki sifat interdisipliner karena ia tidak hanya menggunakan satu disiplin ilmu saja dalam menjelaskan fenomena-fenomena politik dan hukum, tetapi juga mengintegrasikan konsep-konsep dari disiplin ilmu lainnya. Misalnya, politik hukum dapat menggunakan konsep-konsep dari ekonomi, psikologi, sejarah, filsafat, antropologi, dll.