Sistem perbankan modern sering kali didorong oleh praktik pemberian pinjaman dengan bunga atau riba. Meskipun dinilai sebagai elemen penting dalam meningkatkan likuiditas keuangan, dampak negatif dari praktik riba terhadap stabilitas ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan semakin menjadi perhatian. Riba, yang secara umum didefinisikan sebagai penambahan atau pengambilan sejumlah tertentu dari pinjaman uang, telah dikritik secara luas karena dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan mengakibatkan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak riba dalam sistem perbankan serta menemukan solusi yang dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan praktik ini.
Salah satu dampak utama dari praktik riba dalam sistem perbankan adalah meningkatnya beban utang bagi individu maupun perusahaan. Kebijakan suku bunga yang tinggi dapat membuat pembayaran pinjaman menjadi lebih sulit bagi peminjam, yang pada gilirannya dapat mengarah pada risiko gagal bayar dan kemungkinan kebangkrutan. Pada tingkat makro, peningkatan utang yang disebabkan oleh riba dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan, menghambat pertumbuhan, dan memperdalam ketidaksetaraan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat.
Selain itu, sistem perbankan yang didorong oleh praktik riba cenderung mendorong spekulasi finansial yang berlebihan. Ketika suku bunga tinggi menjadi insentif bagi para investor, aktivitas spekulatif cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu gejolak pasar yang berpotensi merusak. Fenomena ini telah terbukti berbahaya selama krisis keuangan global sebelumnya, di mana spekulasi yang tidak terkendali memainkan peran sentral dalam merusak stabilitas ekonomi global.
Untuk mengatasi dampak negatif riba dalam sistem perbankan, beberapa solusi telah diusulkan oleh para ahli dan ekonom. Salah satu solusi yang sering diajukan adalah pengembangan sistem keuangan berbasis prinsip syariah, di mana praktik riba dilarang secara tegas. Sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dengan fokus pada investasi yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, pendekatan inovatif dalam hal pembentukan kebijakan moneter dan pengaturan perbankan juga dianggap penting. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga pengawas keuangan perlu mempertimbangkan kebijakan suku bunga yang proporsional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan transparansi dan regulasi yang ketat juga diperlukan untuk mencegah praktik riba yang merugikan.
Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada keadilan dan keberlanjutan, serta mengembangkan kerangka kerja perbankan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, diharapkan bahwa sistem perbankan modern dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan praktik riba. Dengan demikian, keuangan modern dapat bergerak menuju arah yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.