Mengatasi investasi bodong melalui political will dan membangun citra koperasi Indonesia membutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, otoritas pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
- Perkuat regulasi dan pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan kekuatan regulasi dan pengawasan terkait investasi dan koperasi. Hal ini meliputi pembuatan undang-undang yang lebih kuat untuk melindungi investor, mengatur operasional koperasi, dan mengawasi aktivitas investasi.Otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diberikan kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum.
- Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Kampanye edukasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi yang aman dan legal serta risiko investasi bodong. Program pendidikan dan sosialisasi dapat diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat tentang koperasi, manfaatnya, dan cara membedakan antara koperasi yang sah dengan investasi bodong.
- Kolaborasi dengan sektor swasta: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, asosiasi koperasi, dan perusahaan lain, untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan dan investasi yang transparan dan terpercaya. Ini dapat mencakup pemberian sertifikasi kualitas bagi koperasi yang sah, membangun platform digital yang aman untuk investasi koperasi, dan membentuk lembaga pemantauan dan verifikasi independen.
- Hukuman yang tegas terhadap pelaku investasi bodong: Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku investasi bodong. Ini mencakup penuntutan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku kejahatan keuangan, penutupan operasional investasi bodong, dan pemulihan aset bagi korban.Hukuman yang berat dan efektif dapat menjadi peringatan bagi calon pelaku investasi bodong dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional koperasi. Mekanisme pelaporan yang jelas dan terbuka harus diterapkan, dan audit independen yang berkala harus dilakukan untuk memverifikasi kinerja koperasi. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mencegah praktik investasi bodong.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat membangun citra koperasi Indonesia sebagai entitas yang kuat, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.