Sejarah politik Indonesia dirajut oleh episode dramatis yang mencakup G30S/PKI pada tahun 1965. Tragedi ini, yang melibatkan kudeta militer yang berhasil menggulingkan pemerintahan Soekarno, membawa perubahan besar dalam arah politik dan sosial negara tersebut. Soeharto, seorang jenderal militer yang kemudian menjadi presiden, muncul sebagai pemimpin yang memegang kendali setelah G30S/PKI. Dengan pendirian Rezim Orde Baru, periode ini menyaksikan transformasi signifikan dalam tatanan politik Indonesia.
Rezim Orde Baru, yang berlangsung dari pertengahan 1960-an hingga akhir 1990-an, ditandai oleh kepemimpinan otoriter Soeharto. Di tengah ketegangan pasca-G30S/PKI, Soeharto berhasil memperkuat kendali pemerintahannya dengan menegakkan ketertiban dan stabilitas. Langkah-langkah represif seperti Pembasmian Gerakan 30 September membentuk fondasi keamanan negara yang ketat. Soeharto dengan tegas memerintah, menempatkan militer di garis depan untuk menjaga stabilitas dan menekan segala bentuk oposisi.
Penting untuk dicatat bahwa Rezim Orde Baru tidak hanya berkutat pada represi politik, tetapi juga terlibat dalam pembangunan ekonomi yang signifikan. Melalui serangkaian proyek pembangunan besar-besaran, seperti Proyek Transmigrasi dan Pembangunan Jalan Tol, Soeharto berusaha meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi ini seringkali diimbangi oleh kritik terhadap korupsi dan ketidaksetaraan yang merajalela.
Dalam konteks politik, Soeharto mendirikan Partai Berkarya Pembangunan (Golkar) sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Golkar menjadi kendaraan politik yang mendominasi arena politik dan mengamankan posisi Soeharto sebagai presiden dalam serangkaian pemilihan umum yang sering kali dikritik karena kurangnya kompetisi yang sejati. Pada titik tertentu, Orde Baru berhasil mengonsolidasikan kekuasaan di tangan sekelompok elit politik dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang mendukung pemerintahan yang kuat.
Namun, masa pemerintahan Soeharto juga tidak luput dari kontroversi. Keberhasilannya dalam membangun ekonomi seringkali dilihat sebagai pencapaian positif, tetapi kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus seperti Tragedi Tanjung Priok dan Tragedi Talangsari, menunjukkan bayang-bayang represif rezim yang terus membayangi.
Pada akhir 1990-an, momentum perubahan mulai muncul. Kesenjangan ekonomi yang meningkat, tuntutan reformasi, dan protes massal akhirnya merongrong fondasi kekuasaan Soeharto. Demonstrasi mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menyuarakan desakan untuk perubahan politik. Pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi politik yang lebih demokratis.
Dengan demikian, era Soeharto dan Rezim Orde Baru merupakan fase yang kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun berhasil mencapai kemajuan ekonomi tertentu, namun ditandai oleh ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia, dan otoritarianisme. Akhirnya, perubahan politik pada akhir 1990-an menciptakan fondasi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, mengakhiri dominasi Orde Baru yang telah berlangsung selama beberapa dekade.