Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa ini menciptakan gelombang ketidakstabilan politik yang membawa dampak besar pada masa depan bangsa. Salah satu tokoh yang berada di pusat peristiwa ini adalah Presiden Soekarno, seorang tokoh proklamator dan negarawan yang telah memimpin Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945.
Soekarno, sosok karismatik dan kontroversial, memegang peran kunci dalam G30S/PKI, meskipun peran dan sikapnya terhadap peristiwa ini terus menjadi subjek perdebatan. Dalam konteks G30S/PKI, Soekarno memiliki peran ganda yang menggambarkan kompleksitas politik Indonesia pada masa itu. Di satu sisi, ia dianggap sebagai simbol kebangkitan nasional dan bapak bangsa, tetapi di sisi lain, hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan dilema yang sulit dipecahkan.
Soekarno adalah pendiri dan pelindung PKI, sebuah partai komunis yang memiliki pengaruh besar pada periode itu. Ia percaya bahwa PKI dapat menjadi kekuatan yang mendukung dan menjaga kestabilan pemerintahan. Namun, kebijakan-kebijakannya mendekatkan diri dengan PKI menuai kritik dari kalangan militer dan anti-komunis. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara faksi militer dan PKI semakin meningkat, menciptakan situasi politik yang sangat rapuh.
Pada malam G30S, rumah Soekarno diserang oleh kelompok yang diduga terlibat dalam kudeta tersebut. Meskipun awalnya dianggap sebagai sandera, Soekarno kemudian diizinkan untuk berkomunikasi dengan para perwira militer yang memimpin gerakan ini. Posisinya yang sulit ini menunjukkan peran ambivalen Soekarno dalam peristiwa tersebut. Di satu sisi, ia mencoba menjaga keseimbangan antara militer dan PKI, sedangkan di sisi lain, keadaan terus meleset dari kendali.
Peristiwa G30S/PKI menjadi titik balik bagi Soekarno. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, seorang jenderal militer yang kemudian menjadi Presiden. Pengunduran diri Soekarno menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya Orde Baru di Indonesia.
Dalam retrospeksi, peran Soekarno dalam G30S/PKI menunjukkan betapa rumitnya politik Indonesia pada masa itu. Sebagai pemimpin yang mencoba mempertahankan kesatuan bangsa, Soekarno berada dalam situasi yang sulit, terjepit antara militer yang tidak puas dan PKI yang menginginkan dukungan lebih besar. Dalam situasi tersebut, dilema Soekarno menjadi nyata, dan keputusannya untuk menyerahkan kekuasaan menggambarkan ketidaktahuan akan perkembangan selanjutnya.
Seiring berjalannya waktu, penilaian terhadap peran Soekarno dalam G30S/PKI terus berubah. Bagi beberapa kalangan, ia tetap dianggap sebagai pahlawan proklamator yang mencoba menjaga kesatuan bangsa, sementara bagi yang lain, perannya dalam mendukung PKI dianggap sebagai kesalahan besar yang menyebabkan bencana politik. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa G30S/PKI tetap menjadi bab yang kompleks dan penuh kontroversi, dengan Soekarno sebagai salah satu tokoh sentral yang turut membentuk jalan sejarah bangsa ini.