Hak Korban KDRT Serta Peran Berbagai Pihak

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 10)

  • perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial , atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  • pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  • penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  • pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • pelayanan bimbingan rohani.

Untuk menjaga hak-hak korban KDRT dan untuk segala bentuk pencegahan serta penanggulangan KDRT, maka di perlukan campur tangan dari berbagai pihak

Kewajiban Pemerintah

Pemerintah (cq. Menteri Pemberdayaan Perempuan) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Ps 11). Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah (Ps 12):

  • merumuskan KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;
  • menyelenggarakan KOMUNIKASI, INFORMASI dan EDUKASI tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  • menyelenggarakan ADVOKASI dan SOSIALISASI tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  • menyelenggarakan PENDIDIKAN dan PELATIHAN SENSITIF JENDER dan ISU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA serta menetapkan STANDAR dan AKREDITASI pelayanan yang sensitif gender. Selanjutnya menurut Pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya.

Kewajiban Masyarakat (Ps 15)

Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGETAHUI terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya- upaya untuk:

  • mencegah berlangsungnya tindak pidana
  • memberikan perlindungan kepada korban
  • memberikan pertolongan darurat; dan
  • membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Sumber: academia.edu