Kompetensi Profesional Guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 

Dalam undang-undang tersebut, disebutkan ada empat kompetensi yang harus dikuasai guru, sehingga guru diakui sebagai seorang pendidik yang profesional, yaitu kompetensi pedagogis, konpetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selain empat kompetensi tersebut, pendidik (guru) memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV. Hal ini juga tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005.[1] Keempat kompetensi tadi dijabarkan lagi dalam sub-sub kompetensi melalui Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.4 Yang dimaksud profesional menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[2]

Hal penting menjadi guru profesional yang dapat diambil dari UU No. 14 tahun 2005 sebagai berikut. Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui uji tertulis dan uji kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komperhensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; (3) konsepkonsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok materi pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dengan bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogis, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.[3]

Selain itu pula, dalam UUGD juga disebutkan adanya sertifikasi bagi guru sebagi penigkatan mutu dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional , yaitu berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapat imbalan berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu gaji pokok.7